Pemerintah Diminta Menjelaskan Alasan Pembangunan Smelter di Gresik

Metro Merauke – Anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan dari wilayah adat Saireri, Yonas Alfon Nusi meminta pemerintah dan pemodal menjelaskan kepada rakyat Papua, alasan rencana pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur.

Ia mengatakan, prinsipnya keputusan itu diambil pemerintah, karena ini dianggap merupakan kebijakan  strategis nasional untuk rakyat, dalam bidang ekonomi.

Akan tetapi, yang mesti dipastikan adalah hak hak adat. Ini mesti mendapat perhatian serius agar tidak terkesan masyarakat adat di Papua diabaikan. Sebab, PT Freeport beroperasi di Papua, namun smelternya dibangun di Pulau Jawa.

“Kita mesti bicara dengan pemerintah dan pemodal, agar mereka menjelaskan secara baik kepada rakyat Papua alasan pembangunan smelter di luar Papua,” kata Yonas Nusi, Kamis (14/10/2021).

Ia meminta pemerintah, tidak menganggap pendapat dan pandangan berbagai pihak di Papua mengenai pembangunan smelter di Gresik itu, sebagai bagian dari perlawanan terhadap negara. 

Namun, bagaimana pemerintah dan pemodal menjelaskan kepada rakyat Papua melalui DPR Papua dan Pemprov Papua, alasan pembangunan di daerah lain.

Yonas Nusi berharap, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia yang berasal dari Papua, dan anggota DPR RI serta DPD RI dari Papua, dapat menanyakan alasan pembangunan smelter di Gresik kepada pemerintah.

Ini dipandang penting, agar ada penjelasan mengapa pemurnian hasil tambang PT Freeport Indonesia itu mesti dibangun di daerah lain. Apakah karena alasan lahan, dampak lingkungan atau hal lain.

“Prinsipnya, keputusan negara pasti telah mempertimbangkan berbagai hal. Namun mesti kita ingat, tambang emas dan tembaga itu ada di Papua. Ini hal prinsip yang harus dijelaskan pemerintah dan pemodal,” ucapnya.

Katanya, penjelasan itu penting agar rakyat Papua merasa bagian kuat dari NKRI, karena mereka merasa hak haknya dilindungi oleh negara, bukan diabaikan.

Ia mengatakan, memberikan penjelasan secara terbuka kepada rakyat Papua, mesti dilakukan untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara ini.

“Dengan hormat, saya mohon Presiden, Wakil Presiden  Ketua DPR RI dan Ketua MPR, berpikir strategis dalam memutuskan pembangunan smelter di Jawa Timur. Kita ingin penjelasan kepada rakyat Papua. Apa yang kami sampaikan ini merupakan aspirasi rakyat kepada pemerintah dan pemodal,” ujarnya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *