Pemerintah dan PTFI Diingatkan Tak Abaikan Nasib 8.300 Karyawan Moker

Metro Merauke – Anggota komisi pemerintahan, politik, hukum dan hak asasi manusia (HAM) DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengingatkan pemerintah dan manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak mengabaikan 8.300 karyawan.

Menurutnya, kini pemerintah dan manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) sedang membangun smelter di Gresik, Jawa Timur.

Pembangunan pemurnian hasil tambang emas dan tembaga PT Freeport itu, dilakukan saat 8.300 karyawan PT Freeport yang diberhentikan secara sepihak sejak beberapa tahu lalu, berjuang untuk mendapat keadilan demi kepastian nasib mereka.

Katanya, hingga kini pemerintah dan manajemen perusahaan mengabaikan nasib ribuan karyawan PTFI, kontraktor, dan privatisasi yang diberhentikan saat melakukan mogok kerja atau moker. 

Aksi ketika itu, sebagai respons terhadap wacana manajemen perusahaan yang akan merumahkan pekerja dengan alasan efisiensi.

Kadepa bersama berbagai pihak yang peduli, telah terlibat mendampingi karyawan moker mencari keadilan dan kepastian nasib mereka, sejal 2017.

“Saya tegaskan kepada pemerintah dan manajemen PT Freeport, sudah ada banyak karyawan moker dan keluarganya yang meninggal selama memperjuangkan kepastian nasibnya. Namun mereka hingga kini diabaikan,” kata Laurenzus Kadepa, Kamis (14/10/2021).

Ia mengatakan, pembangunan smelter di Gresik Jawa Timur, yang disebut akan membutuhkan sekitar 40 orang pekerja, hanya akan menambah luka hati para karyawan moker.

Sebab, disaat mereka berjuang mencari keadilan, manajemen PT Freeport akan merekrut puluhan ribu orang untuk dipekerjakan di smelter. 

“Karyawan moker akan makin sakit hati nanti. Pemerintah dan manajemen PT Freeport jangan tutup mata terhadap 8.300 karyawan moker ini,” ucapnya.

Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu mendesak pemerintah dan manajemen PT Freeport memperkerjakan kembali para karyawan moker. 

“Inikan kesannya akan melukai para karyawan moker. Mereka diberhentikan sepihak, pemerintah bangun smelter di Jawa Timur dan akan rekrut sampai 40 ribu pekerja. Inikan kesannya tidak adil dan akan makin melukai para karyawan moker,” ujarnya.

Kata Laurenzus Kadepa, pembangunan smelter merupakan kebijakan pemerintah. Ia hanya ingin mengingatkan pemerintah dan PT Freeport, jangan abaikan 8.300 karyawan moker.

“Kerena mereka selama puluhan tahun telah berkontribusi kepada perusahaan dan negara, sebab mereka juga bayar pajak. Kini semua pihak seakan diam,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik pada Selasa (12/10/2021).

Peresmian ini menandai dimulainya tahap konstruksi smelter, setelah sejumlah tahapan dilakukan.

Proyek ini yang dibangun di atas lahan seluas 100 hektar ini, direncanakan menjadi smelter single line terbesar di dunia dengan kapasitas 1,7 juta ton konsentrat setiap tahun, dengan nilai investasi proyek mencapai Rp 42 triliun.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, pembangunan smelter di dalam negeri akan memperkuat hilirisasi industri.

Ia berharap kehadiran PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus Gresik akan menjadi daya tarik bagi industri lain. Khususnya industri turunan tembaga untuk ikut berinvestasi.

“Ke depannya pemerintah akan terus memberikan dukungan penuh demi meningkatkan iklim investasi,” kata Jokowi ketika itu.

Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas mengatakan, kewajiban pembangunan smelter tertuang dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI. 

“Ini menjadi bagian tak terpisahkan dari izin keberlanjutan operasi PT Freeport hingga 2041,” ujar Tony Wenas. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *