Ketua Poksus DPR Papua Gelar Webinar Pengobatan Tradisional

Metro Merauke – Ketua Kelompok Khusus atau Poksus DPR Papua, John NR Gobai menggelar webinar pengobatan tradisional di Papua, Jumat (08/10/2021).

Dalam webinar di salah satu hotel di Kota Jayapura itu, pembicara yang hadir berasal dari berbagai kalangan. Mereka adalahbperwakilan pemerintah, akademisi, tokoh pemuda, dan pemilik lembaga kursus pengobatan tradisional.

Pembicara, yakni Dr.drg.Yohanes Tebai, M.Kes mewakili  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Brechkerts Lieske A Tukayo Meru merupakan Ketua Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura, Agus Mahuze (tokoh pemuda Suku Marind Marori Merauke).

Drs. I Made Budi M,Si (akademisi Uncen/penemu obat dari sari buah merah), dan Prof. Jim Paul Mamahit, PhD (pemilik lembaga Kursus pengobatan tradisional Husada Oriental).

“Kasimpulan webinar ini, semua pembicara, menyarankan dilakukan identifikasi dan dokumentasi tanaman obat di kampung kampung, dalam setiap suku di Papua,” kata John Gobai.

Menurutnya, setelah tanaman obat di setiap kampung diidentifikasi dan didokumentasikan, kemudian dilakukan penelitian kandungan di setiap tanaman obat itu. 

Ini bertujuan untuk memperoleh data ilmiah, apa saja kandungan zat zat dalam setiap tanaman atau fauna tersebut itu.

“Semua pembicara juga mendorong pemerintah mendirikan rumah obat atau klinik pengobatan tradisional di Papua. Saya pikir, kita harus mulai dari yang kecil. Pasti nanti jadi besar,” ujarnya.

Kata Gobai, Papua memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang cukup banyak. Namun pemanfaatannya masih terbatas. 

Ini disebabkan kurangnya kajian terhadap jenis obat yang sudah dimanfaatkan oleh suku-suku di Papua, sejak zaman dulu.

Padahal suku-suku di Papua telah memanfaatkan tumbuh-tumbuhan untuk berbagai tujuan secara turun temurun, bahkan telah mengadopsi pengetahuan dari luar.

“Menurut Muller (2005), orang Papua memanfaatkan 650 jenis tumbuhan, 134 famili dan 378 generasi sebagai obat, bahan tali temali, bahan membuat perahu, bahan ukiran dan bahan makanan,” ucapnya.

Ia mengatakan, pengobatan tradisional juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. 

Pasal 48 undang-undang itu, mengatur bahwa salah satu penyelenggaraan upaya kesehatan adalah pelayanan kesehatan tradisional. Namun pelaksanaan pasal ini di Papua belum maksimal. 

“Sebagai anggota DPR Papua, kami mengadakan kegiatan dialog dan koordinasi dalam bentuk webinar bertemakan, perlindungan dan pengembangan pengobatan tradisional di Papua,” ujarnya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *