Vanuatu Diminta Tidak Mencampuri Urusan Dalam Negeri Indonesia

Metro Merauke – Republik Vanuatu diminta tidak mencampuri urusan dalam Negeri, Indonesia.

Pernyataan itu ditegaskan anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Nusi. Komisi yang membidangi pemerintahan, politik, hukum, hubungan luar negeri dan Hak Asasi Manusia.

Yonas Nusi mengatakan, dalam Sidang Umum PBB belum lama ini, Vanuatu kembali menyinggung masalah pelanggaran HAM di Papua. Ini bukan kali pertama Vanuatu bersikap seperti itu.

“Vanuatu jangan mencampuri urusan dalam Negeri Indonesia. Jangan berkedok HAM, bicara masalah Papua, mengganggu kedaulatan NKRI. Papua ini sudah final, Vanuatu mestinya paham resolusi PBB itu,” kata Yonas Nusi, Senin (27/09/2021).

Yonas Nusi mengatakan, Vanuatu jangan selalu berupaya mengangkat isu HAM Papua di forum forum internasional, untuk mencari celah mencampuri urusan dalam Negeri Indonesia.

“Vanuatu sebaiknya urus negaranya sendiri. Jangan mengganggu kedaulatan negara lain. Hari ini penganiayaan, pembunuhan terhadap pekerja kesehatan di Papua, apakah Vanuatu membicarakanny? Inikan tidak adil dalam menyuarakan HAM itu,” ucapnya.

Katanya, selama ini Indonesia tidak pernah mengganggu atau mencampuri urusan dalam negeri Republik Vanuatu. Mestinya Vanuatu bersikap serupa.

“Kalau mau menyuarakan HAM, apakah Vanuatu juga menyuarakan pembunuhan terhadap pekerja sosial di Papua? Jangan berkedok isu HAM untuk mengganggu stabilitas negara lain. Itu saja intinya,” kata Yonas Nusi.

Sebelumnya, Republik Vanuatu untuk kesekian kalinya mengusik Indonesia terkait masalah Papua di Sidang Umum PBB.

Dalam forum Sidang Umum PBB, Vanuatu menuding ada pelanggaran HAM terhadap masyarakat di Papua.

Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman Weibur dalam pidatonya mengatakan, pelanggaran hak asasi manusia terjadi secara luas di seluruh dunia. 

‘Di wilayah saya, masyarakat adat Papua Barat terus menderita pelanggaran hak asasi manusia,” kata Bob Loughman Weibur.

Ia meminta Pemerintah Indonesia mengizinkan PBB mengunjungi Papua, agar PBB bisa menilai keadaan HAM di sana.

Menurutnya, Forum Pasifik dan Pemimpin ACP di antara para pemimpin lainnya telah meminta Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Kantor Komisaris Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengunjungi Provinsi Papua Barat. Memberikan penilaian independen tentang situasi hak asasi manusia. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *