Parpol Didesak Segera Putuskan Dua Nama Cawagub Papua

Metro Merauke – Partai politik atau parpol yang tergabung dalam koalisi Papua Bangkit Jilid II didesak segera memutuskan dua nama Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Papua, sisa masa jabatan periode 2018-2023.

Koalisi Papua Bangkit Jilid II adalah gabungan sembilan parpol, yang mengusung Gubernur dan Wakil Gubernur Papua petahanan, Lukas Enembe-Klemen Tinal dalam pemilihan kepala daerah 2018 silam.

Akan tetapi, Wagub Papua, Klemen Tinal meninggal dunia karena sakit pada 21 Mei 2021 lalu. 

“Kami minta ketua umum setiap parpol yang ada dalam koalisi itu, segera memutuskan dua nama Cawagub Papua. Jangan berpolemik dalam situasi ini,” kata Juru Bicara Kelompok Khusus DPR Papua, Yonas Nusi, Kamis (24/09/2021).

Anggota Komisi I DPR Papua, komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM itu menegaskan, ketua umum parpol pengusung Lukas Enembe- Klemen Tinal pada pimilihan Gubernur Papua lalu, jangan mempertahankan ego masing masing. 

Tidak mempertahankan pendapatnya mengenai siapa yang layak dan tidak, untuk diusulkan sebagai Cawagub Papua pengganti Alm Klemen Tinal.

Katanya, apabila itu terjadi tidak akan ada solusi. Para pimpinan parpol mesti berbesar hati. Melakukan musyawarah mufakat menentukan siapa yang akan diusulkan sebagai Cawagub Papua.

“Kekosongan jabatan Cawagub Papua ini mesti segera diisi. Untuk itu, pimpinan parpol di tingkat nasional mesti segera memutuskan dua nama Cawagub Papua, yang akan direkomendasikan ke DPR Papua untuk proses pemilihan,” ujarnya.

Ia berpendapat, apabila situasi ini terjadi dalam waktu cukup lama, sama saja parpol tidak bertanggung jawab. Tidak berniat melindungi rakyat Papua. 

Yonas Nusi yang merupakan satu dari 14 anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan, perwakilan wilayah adat Saireri mengatakan, sebagai utusan adat ia menyarankan ketua umum sembilan parpol Koalisi Papua Bangkit Jilid II, agar membuat konsensus bersama.

“Jika tidak mengikuti undang-undang yang ada, kita lakukan konsensus bersama untuk memastikan proses ini berjalan baik.”

“Kepentingan saya, kepentingan rakyat, bagaimana kita punya wakil gubernur secepatnya untuk membantu gubernur menyelesaikan visi misi yang diamanatkan pemimpin kita untuk selamatkan rakyat,” ucapnya.

Sebab, apabila situasi ini terjadi dalam waktu cukup lama, parpol terkesan tidak peduli pada rakyat Papua. Yang diinginkan, para pimpinan parpol di pusat mengedepankan kepentingan rakyat Papua. Menyelematkan pembangunan di provinsi tertimur Indonesia itu.

“Itu bagian dari mengawal stabilitas nagara dalam pembanguan nasional. Saya harap, tidak ada saling mengklaim, karena semua adalah pemimpin anak bangsa yang sudah siap. Tidak ada yang tidak NKRI, semua NKRI. Saya pastikan,” katanya.

Ketua Umum Garuda Merah Putih Indonesia itu menambahkan, tidak boleh ada parpol yang mengklaim paling berhak menempatkan kadernya sebagai Wagub Papua.

Sebab, itu akan memicu polemik. Semua tahapan mesti dilaksanakan sesuai amanat undang-undang, agar memiliki legalitasi hukum.

“Masalah Cawagub Papua ini, bukan karena di lembaga DPR Papua, tapi di tingkat parpol. Kita tidak ingin muncul dikotomi dalam pencalonan Cawagub Papua. Jangan mengkotak-kotakkan, tapi semua anak bangsa yang siap memimpin,” ucapnya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *