Komnas HAM: Tidak Ada Tempat Bagi Perjuangan Lewat Kekerasan

Metro Merauke – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM perwakilan Papua menyatakan perjuangan kemerdekaan dengan kekerasan, tidak mendapat tempat dalam mekanisme Hak Asasi Manusia.

Pernyataan itu dikatakan Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey, berkaitan dengan peristiwa pembakaran sejumlah fasilitas umum oleh pihak yang diduga kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada 13 September 2021.

Dalam peristiwa itu, seorang tenaga kesehatan (nakes) bernama Gabriel Melani wafat. Jenazahnya ditemukan di dalam jurang. 

Sebelum meninggal korban diduga dianiaya KKB. Beberapa nakes lain juga mengalami penganiayaan. Namun berhasil menyelamatkan diri.

“Di mana mana, di berbagai negara yang berjuangan untuk negara merdeka, menggunakan cara cara kekerasan itu tidak akan mendapat tempat di dalam semua mekanisme HAM,” kata Frits Ramandey, Sabtu (18/09/2021).

Menurutnya, dalam sejarah perjuangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka (TPNPB/OPM), mereka tidak pernah merusak fasilitas sekolah dan fasilitas kesehatan. Apalagi mengancam tenaga medis dan guru. 

Untuk itu, patut dipertanyakan apabila kelompok yang diduga melakukan aksi itu, mengklaim sebagai pejuang kemerdekaan Papua, apakah benar mereka berada dalam komando TPNPB/OPM.

“Dalam sejarah perjuangan TPNP/OPM, tindakan seperti itu tidak ada. Kalau mereka patuh kepada Goliat Tabuni, patuh kepada Amos Sarondanya, patuh kepada Demianus Yogi, mereka tidak akan melakukan tindakan itu,” ujarnya.

Katanya, ketiga pimpinan TPNPB/OPM itu telah mengeluarkan instruksi. Meminta para anggotanya untuk tidak melakukan tidakan kekerasan. 

Apabila ada pihak yang mengklaim anggota TPNPB/OPM dan melakukan tindakan kekerasan, pembakaran fasilitas publik, hingga mengintimidasi warga sipil, tenaga kesehatan dan guru, patut dipertanyakan tujuan perjuangan mereka.

Komnas HAM perwakilan Papua meminta kelompok sipil bersenjata, agar tidak secara masif melakukan tindakan tindakan kekerasan dan pengrusakan.

“Kalau mereka ada di bawah organisasi TPNPB/OPM, maka saya pikir ini tidak dibenarkan. Kalau mereka di luar organisasi ini, tindakan itu adalah kriminal,” ucapnya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *