DPR Papua Setujui LKPJ Gubernur Papua TA 2020, Fraksi PDIP Tidak Berpendapat

Metro Merauke – DPR Papua menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua tahun anggaran (TA) 2020 dalam paripurna, Rabu malam (15/09/2021).

Meski semua fraksi dewan menyetujui LKPJ itu, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) memilih tidak berpendapat.

Pelapor Fraksi PDI Perjuangan, Kristina Luluporo mengatakan, pihaknya menyampaikan pendapat akhir fraksi secara jujur, terbuka, dan apa adanya. Ini sebagai ungkapan kecintaan terhadap Rakyat Papua secara umum, dan terhadap Gubernur Papua, secara khusus. 

“Kami berharap kepemimpinan saudara Gubernur Provinsi Papua dalam sisa periode ll (2018-2023) dapat berjalan baik, dan pada akhirnya Saudara Gubernur tidak diperhadapkan pada masalah hukum,” kata Kristina Luluporo saat menyampaikan laporan fraksinya.

Fraksi PDI Perjuangan mengajak dan  mendorong semua  pihak yang berkonomunikasi dengan gubernur, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberi masukan yang baik, benar, dan bertanggungjawab. Berpegang pada azas kepatuhan, atau disiplin terhadap peraturan perundang-undangan. 

Katanya, LKPJ Gubernur Papua TA 2020 sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sudah mengauditnya dan menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPJ itu. Maka urusan pertanggungjawaban sudah selesai.

“Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Papua menyatakan tidak berpendapat terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 dan ditetapkan dalam suatu peraturan daerah provinsi Papua,” ujarnya.

Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairusy yang memimpin paripurna mengatakan, semua fraksi dewan menyetujui materi LKPJ Gubernur Papua tahun anggaran 2020, dan menyetujui Reperdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 disahkan menjadi perdasi.

“Semua fraksi dewan menyetujui Reperdasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 disahkan menjadi perdasi, dan menyetujui LKPJ Gubernur Papua tahun anggaran 2020, kecuali Fraksi PDI Perjuangan yang menyetujui tanpa berpendapat,” kata Rumbairusy. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *