Mendagri Dinilai Perlu Menyelesaikan Dualisme Jabatan Sekda Papua

Metro Merauke – Menteri Dalam Negeri atau Mendagri dirasa perlu terlibat menyelesaikan dualisme jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua.

Wakil Ketua II DPR Papua, Edoardus Kaize mengatakan, Mendagri mesti mempertegas siapa yang menempati jabatan Sekda Papua sesungguhnya.

Apakah Dance Julian Flassy, yang merupakan hasil lelang jabatan. Ia dilantik oleh Mendagri beberapa waktu lalu sebagai Sekda Papua, berdasarkan Keputusan Presiden. 

Ataukah, Ridwan Rumasukun yang dilantik oleh Gubernur Papua, sebagai Plt Sekda Papua berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.

“Ini hanya butuh penegasan dari Mendagri. Mesti segara diselesaikan, karena akan berdampak terhadap pemerintahan, pembangunan dan kepentingan rakyat Papua,” kata Edoardus Kaize belum lama ini.

Ia mengaku telah meminta Direktur Keuangan Kemendagri menyampaikan kepada Mendagri, agar mempertegas mengenai keabsahan jabatan Sekda Papua. 

Permintaan tersebut disampaikan Edordus Kaize saat DPR Papua melaksanakan bimbingan teknis akhir pekan lalu.

“Agenda terdekat adalah PON. Ini mesti selesai sebelum PON. Kalau tidak, saya khawatir ada masalah dikemudian hari,” ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu khawatir, dualisme Sekda Papua akan berdampak pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua ke depan.

Yang akan dibahas DPR Papua dan eksekutif, dalam waktu dekat adalah pembahasan APBD perubahan (APBDP) Papua tahun anggaran (TA) 2021.

Pembahasan APBDP Papua TA 2021, dikhawatirkan tidak dapat berjalan maksimal. 

Sebab menurutnya, yang mesti menandatangani dokumen anggaran adalah Sekda definitif, sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

“Pelaksana tugas (plt) Sekda, tidak bisa tandatangan, karena ini berkaitan dengan keabsahan,” ujarnya.

Katanya, misalnya anggaran konsumsi dan akomodasi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua, senilai Rp 1,4 triliun. Nantinya dana dari APBN itu akan masuk ke kas daerah terlebih dulu, sebagai dana penerimaan daerah dari transfer pemerintah pusat.

Setelah masuk ke kas daerah, barulah bisa dicairkan ke PB PON. Yang mesti menandatanganinya adalah sekda. 

“Jadi tidak bisa langsung masuk ke PB PON. Nah dualisme jabatan sekda ini dapat berdampak pada pembahasan pembahasan anggaran. Misalnya APBD perubahan tahun anggaran ini, siapa nantinya yang bisa menjamin akan terlaksana baik,” ucapnya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *