DPR Papua Berupaya Proteksi Nelayan Lokal Lewat Perda

Metro Merauke – DPR Papua berupaya memproteksi nelayan lokal asli Papua lewat peraturan daerah atau perda.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, John NR Gobai mengatakan sejak 2018 silam, pihaknya telah merumuskan perda nelayan. Perda itu kemudian disahkan pada 2019.

Akan tetapi hingga kini perda perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan masyarakat adat Papua di Provinsi Papua tersebut, belum juga diberlakukan.

Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum meregistrasinya, sehingga belum bisa dimasukkan dalam lembaran daerah dan undangkan, kemudian diterapkan.

“Beberapa waktu lalu, kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Memastikan agar perda itu segera difinalisasi. Dibawa ke Jakarta untuk diregister, agar bisa diundangkan dan dimasukkan dalam lembaran daerah, supaya diberlakukan,” kata John Gobai, Rabu (08/09/2021).

Menurutnya, perda nelayan itu merupakan turunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya dan petambak garam. 

Perda itu disusun pihaknya, setelah mendapat keluhan dari nelayan asli Papua di berbagai daerah. Para nelayan asli Papua ini ingin, ada regulasi yang memproteksi mereka.

“Nelayan asli Papua di Nabire, Merauke, Mimika, Jayapura, dan beberapa daerah lain menyampaikan hal yang sama. Berharap ada perda memproteksi mereka,” ujarnya. 

Pertimbangan lain, adalah pascakonflik antarnelayan asli Papua dan nelayan nusantara, di Palabuhan Pomako, Kabupaten Mimika awal Agustus 2017, yang dipicu mengenai wilayah tangkap.

John Gobai mengatakan, dalam Perda nelayan diatur beberapa hal. Di antaranya, wilayah tangkap sejauh 4 mile hingga 6 mile diusulkan dikelola nelayan asli Papua, yang merupakan pemilik hak ulayat atau nelayan asli di suatu daerah.

Selain itu, juga diatur mengenai nelayan tradisional dan nelayan kecil, seperti yang ada dalam Nomor 7 Tahun 2016, dan UU Perikanan.

Akan tetapi, di dalam perda itu yang dimaksud nelayan tradisional adalah nelayan asli Papua pemilik hak ulayat di wilayah itu. Sedangkan nelayan kecil adalah nelayan asli Papua yang bukan pemilik ulayat.

“Diatur juga bagaimana agar para nalayan ini saling menghargai. Nelayan tradisional bisa mengizinkan nelayan kecil menangkap ikan di wilayah mereka,” ucapnya.

Katanya, perda itu juga mengatur mengenai pemasaran hasil tangkap nelayan. Perlu adanya asuransi dan jaminan keselamatan bagi nelayan, dan bagaimana mereka bisa mengakses informasi cuaca.

Begitu juga dari sisi sarana pendukung. Bagaimana nelayan memiliki ruang pendingin, ada pabrik es batu dan lainnya.

Gobai yang merupakan anggota komisi bidang perikanan, kelautan, pertanian, dan ekonomi di DPR Papua itu mengatakan, pihaknya juga berupaya mendorong agar Pemprov Papua bisa mebentuk BUMD, untuk menampung ikan hasil tangkapan nelayan asli Papua, dan membantu dana kepada koperasi nelayan.

“Perlu juga ada pengadaan kapal, untuk nelayan asli Papua. Apakah oleh pemerintah atau swasta untuk kerjasama dengan nelayan,” ujar John Gobai. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *