Peningkatan Kapasitas Anggota DPR Papua Lewat Bimtek

Metro Merauke – DPR Papua meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota dewan, lewat bimbingan teknik atau Bimtek, yang akan berlangsung selama beberapa hari ke depan mulai Kamis (03/09/2021).

Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan Bimtek itu, untuk peningkatan kapasitas anggota dewan. 

“Kita dibekali agar dalam pelaksanaan fungsi dewan, berpegang pada aturan. Kita perlu penguatan agar dalam melaksanakan fungsi DPRP, bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Jhony Banua disela sela Bimtek.

Menurutnya, selama ini kinerja dewan, terutama dalam pelaporan keuangan belum maksimal. Sebab regulasi yang berlaku sangat sulit dilaksanakan di Papua.

“Kita berpikir kalau di Papua ada Undang-Undang (UU) Otsus dan dana Otsus. Dalam regulasi, pertanggung jawaban uang Otsus disesuaikan dengan kondisi Papua. Tidak mengacu pada regulasi yang berlaku nasional, karena akan sulit,” ujarnya.

Katanya, di Papua akses begitu sulit karena kondisi geografis. Kebanyakan wilayah di Papua, hanya dapat dijangkau dengan pesawat carteran berbadan kecil.

Akan tetapi, anggota dewan tidak dapat mencarter pesawat. Sebab, sesuai aturan kini, Surat Perintah Perjalanan Dinas atau SPPD mereka, hanya untuk pesawat reguler. 

“Padahal ada daerah yang pesawat hanya pergi satu kali, dalam satu pekan atau dua pekan,” ujarnya.

Selain itu kata Jhony Banua Rouw, di pedalaman Papua tidak ada penginapan atau hotel. Anggota dewan hanya menginap di rumah masyarakat. Apakah mesti dipertanggungjawabkan dengan bil atau tagihan seperti saat mereka menginap di hotel.

“Ada pos tambahan lain dan terkesan dalam pertanggung jawaban banyak membuat kita melakukan pertanggung jawaban sesuai aturan, tapi kita lakukan yang lain.”

“Apakah kita harus hidup terus dalam kebohongan. Anggota dewan datang ke daerah, tapi ketika tidak mempertanggung jawabkan dana yang dipakai akan disalahkan. Dipertanggung jawabkan juga salah. Kami harap, pemerintah pusat dapat melihat ini,” ucapnya.

Ia berpendapat, mesti ada regulasi berbeda untuk Papua, namun bukan fiktif. Sebab, ketika dewan kunjungan ke daerah pedalaman, dan membeli hasil perkebunan, pertanian atau peternakan masyarakat, tidak mungkin meminta nota atau cap, sebagai bukti telah terjadi transaksi jual beli.

“Di kampung minta nota dari mana?

Mau dapat cap mana ada. Kita berharap BPK memberi masukan kepada pemerintah pusat, bagaimana kondisi kita sehingga kinerja kita bisa maksimal,” katanya.

Ia menambahkan, dalam kunjungan dewan ke daerah untuk penyerahan bantuan, mesti ada staf ASN yang ikut, untuk membuat berita acara. 

Namun itu dianggap tidak efisien karena berita acara bisa dibuat sendiri oleh anggota dewan. Sebaliknya, hal itu akan menambah biaya.

“Ini apakah efisiensi biaya atau pemborosan biaya, karena inikan hal yang bisa kami lakukan sendiri. Kalau ada staf ikut kan mesti ada SPPD dan lainnya,” tutup Jhony Banua Rouw. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *