Pengusulan Calon Wagub Papua Mesti Menghargai Parpol Pengusung Utama

Metro Merauke – Anggota DPR Papua, Junaedi Rahim berpendapat, pengusulan calon Wakil Gubernur (Cawagub) Papua mesti ditinjau dari berbagai aspek.

Salah satu aspek yang dianggap mesti dipertimbangkan adalah keberadaan partai politik (parpol) pengusung utama, saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua pada 2018 silam.

Ketika itu, pengusung utama Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Papua, Alm. Klemen Tinal adalah Partai Demokrat dan Golkar. Lukas Enembe yang berasal dari Demokrat dan Alm. Klemen Tinal diusung oleh Partai Golkar.

“Menurut saya, mesti ditinjau dari berbagai aspek. Terutama partai pengusung utama, Golkar dan Demokrat. Bermula dari situ, kemudian parpol koalisi yang lain dimintai persetujuan,” kata Junaedi Rahim.

Politikus Partai Berkarya itu mengatakan, Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, mengatur secara jelas mengenai tata cara pergantian wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, atau berhalangan tetap.

Dalam pasal itu dijelaskan partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan dua nama calon wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota pengganti.

Untuk itulah, parpol koalisi dipandang mesti solid, dan menyepakati dua nama terlebih dahulu. Apapun keputusan koalisi parpol pengusung, itulah yang dilaksanakan.

Mengenai gubernur mesti menyetujui dua nama calon wakil gubernur, ia berpendapat itu hanya wujud penghormatan, namun bukan aturan mutlak.

“Sebenarnya saya bicara ini sebagai pendapat pribadi, sebagai orang partai, karena kami Partai Berkarya bukan partai pengusung dan baru ada di DPR Papua periode ini,” ujarnya. 

Namun katanya, ini semua kembali kepada koalisi parpol pengusung. Kapan mereka sepakat mengusulkan dua nama ke DPR Papua, sebab pihak dewan hanya menunggu pengusulan dua nama calon wakil gubernur.

Akan tetapi lanjut Junaedi Rahim, apabila koalisi parpol saling ngotot mempertahankan calonnya masing masing, itu akan rumit dan prosesnya kemungkinan butuh waktu cukup lama.

Padahal dalam kondisi kesehatan Gubernur Papua, Lukas Eneme yang belakangan ini tidak begitu baik, posisi Wakil Gubernur mesti segera terisi.

Namun katanya, sebelum posisi wagub terisi atau sedang berproses, kepastian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua mesti dibenahi dulu. Sebab, kini ada dualisme jabatan Sekda Papua.

Dance Yulian Flassy dilantik oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Presiden, dan Pelaksana Tugas Sekda, Ridwan Rumasukun dilantik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua.

Padahal menurutnya, jabatan Sekda merupakan posisi strategis dalam pemerintahan di daerah.

Selain sebagai pembina Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyelanggara pemerintahan, Sekda juga merupakan Ketua TAPD.

Ia khawatir, apabila tidak ada kepastian mengenai status Sekda yang memiliki legitimasi, dapat berimplikasi hukum pada berbagai kebijakan dikemudian hari. Misalnya ketika TAPD telah menyepakati anggaran dengan DPR Papua. 

“Kalau saya, Sekda dulu dibenahi agar pemerintahan bisa berjalan baik, sambil proses wagub jalan. Karena wagub itu jabatan politik. Kalau sekda, jabatan pemerintahan, dia hukum positif. Kalau menyelesaikan hukum positif itu gampang. Kalau politik sulit, warna warni. Panjang, bisa satu tahun, dua tahun, bisa tidak ada,” kata Junaedi Rahim. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *