Pemprov Papua Mesti Transparan Mengenai Silpa Tahun Anggaran 2020

Metro Merauke – Anggota Badan Anggaran atau Banggar DPR Papua, Junaedi Rahim meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua transparan menyampaikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2020.

Pemprov Papua kata Junaedi, mestinya membuat suatu laporan keuangan mengenai Silpa secara detail dan konfrehensip. 

“Artinya, kalau ada dana terpakai karena sesuatu yang khusus, yang khusus itu apa? Atau karena keadaan mendesak, yang mendesak itu apa? Sampai hari ini kita dewan belum diberikan data detail tentang Silpa,” kata Junaedi Rahim, Rabu (01/09/2021).

Anggota komisi penganggaran DPR Papua itu, mempertanyakan berapa nominal Silpa tahun anggaran 2020. Sebab, pada akhir Desember 2020, Silpa APBD Papua senilai Rp 3 triliun 20 miliar. Sebagian telah dipakai pada kegiatan 2021. Nominalnya sekitar hampir Rp 1,2 triliun.

“Itu sudah jelas hampir Rp 1,2 triliun. Berarti masih ada sekitar Rp 1,9 triliun, nah ini apa? Kalau dipakai, dipakai untuk apa? Kalau urgenitas, urgenitas apa.”

Katanya, ketika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) rapat bersama Badan Anggaran DPR Papua, mestinya substansi rapat itu terpenuhi. Mestinya TAPD menjelaskan kepastian berapa nominal Silpa. 

Dengan begitu sisa anggaran tersebut dapat dipergunakan sesuai peruntukannya. Sebab, ada hal mendesak yang perlu pendanaan, yakni pelaksanaan PON XX, penanganan pandemi Covid-19, dan lainnya.

DPR Papua kata Junaedi Rahim, telah rapat Banggar, dan meminta eksekutif menjelaskan mengenai Silpa ini.

“Tentunya eksekutif akan ada usulan penggunaan dana itu, kita yang telaah dulu. Harus dijelaskan sedetail detailnya. Bicara uang itu kan mesti terukur. Ada Silpa, kemudian dipakai untuk apa, kenapa dipakai? Itukan mesti dijelaskan,” ujarnya.

Ia menegaskan, bagaimana mungkin DPR Papua dapat membantu menyelesaikan kekurangan pendanaan pelaksanaan PON, jika lembaga dewan tak tahu berapa pastinya Silpa kini.

Katanya, pelaksanaan PON masih butuh uang. Panitia Besar PON masih minta tambahan anggaran senilai Rp 500 miliar. 

Hanya saja, PB PON tidak menjelaskan detail kebutuhan anggaran itu. Hanya menyampaikan kebutuhan dana secara garis besar. Padahal yang diinginan adalah penjelasan detail dalam rencana kerja anggaran (RKA).

Misalnya untuk kebutuhan relawan senilai Rp 150 miliar. Mestinya PB POB menjelaskan kalkulasi detailnya, sehingga kebutuhan anggaran senilai itu.

Junaedi Rahim mengatakan, DPR Papua tidak dapat menilai pengajuan kebutuhan tambahan anggaran, apabila dalam bentuk gelondongan.

“Jadi ada dua hal, pemerintah harus transparan tentang Silpa. Harus jelas sisa uang berapa. Kedua, PB PON harus bisa mengkalkulasi kebutuhan anggaran minimal, sampai PON sukses. Ini akan ketemu, karena uang yang ada, dan minimun uang yang dibutuhkan. Mesti dikalkulasi secara akuntabel,” katanya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *