Eksekutif Mesti Libatkan DPR Papua Bahas RPP UU Otsus

Metro Merauke – Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM DPR Papua, Yonas Alfon Nusi mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melibatkan DPR Papua, khususnya Komisi I membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua.

Ketua Barisan Garuda Merah Putih Republik Indonesia itu mengatakan, pemerintah pusat telah menyampaikan kepada eksekutif untuk penyusunan RPP UU Otsus. 

Pihaknyapun mesti dilibatkan dalam penyusunan RPP, mendukung eksekutif agar apa yang menjadi aspirasi rakyat dapat diakomodir, dan menjadi bahan masukan kepada pemerintah pusat.

“RPP ini mesti diselesaikan dalam waktu 90 hari pascapenetapan Undang-Undang Otsus Papua,” kata Yonas Nusi, Senin (23/08/2021).

Menurut Juru Bicara Kelompok Khusus DPR Papua itu, selama ini ada catatan penting rakyat Papua. 

Mereka merasa tidak dilibatkan dalam pembahasan UU Otsus, belum sepenuhnya merasakan kehadiran Otsus dan dana Otsus, serta ingin terlibat dalam pembangunan di Papua.

“Ini mesti dimasukkan dalam RPP sebagai kesimpulan dari aspirasi rakyat. Meski surat resmi kepada eksurit, namun mesti dikoordinasikan dengan DPR Papua, khususnya kami Komisi I. Ini sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat,” ucapnya.

Yonas Nusi berharap, pimpinan DPR Papua mengundang eksekutif membicarakan pembahasan RPP UU Otsus itu.

Sebab, ada berbagai poin penting yang dirasa perlu dibahas bersama. Di antaranya, pemanfaatan dana otsus, dan kewenangan di provinsi yang tidak boleh bertabrakan dengan lembaga pelaksanaan pengawasan UU Otsus, yang diketuai Wakil Presiden.

“Ini agar jangan ada konflik baru yang dapat mengggangu aktivitas layanan publik di Papua. Kemudian kursi pengangkatn di DPRD kabupaten/kota atau DPRK. Pelantikan dan hak haknya mesti sama dengan yang berasal dari parpol,” ujarnya.

Kata Nusi, untuk menyamakan persepsi itu diperlukan komunikasi baik saat ada pembahasan RPP, agar hak kontitusi orang asli Papua mendapat kepastian. 

“Ya, karena di situlah kekhususan Papua. Kami harap pemerintah pusat mampu menangkap apa yang diharapkan orang Papua,” katanya.

Ini dirasa penting, sebab hingga kini masih ada rasa tidak percaya sepenuhnya sebagian orang Papua terhadap negara. Untuk itulah, negara mesti memberi jaminan dan perlindungan lewat regulasi.

Selain itu, Nusi berharap rekomendasi pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), yang telah diparipurnakan DPR Papua dapat segera diserahkan kepada pemerintah pusat, agar segera ada tindaklanjutnya dari negara.

“Mesti segera disampaikan ke negara, agar segera ditindalanjuti mengenai masalah HAM di Papua untuk diselesaikan. Apapun nantinya sikap pemerintah pusat, setidaknya kita sudah sampaikan aspirasi rakyat,” kata Yonas Nusi. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *