Kebebasan Ekspresi yang Dibungkam di Papua

Oeh: John NR Gobai

Pengantar

Dalam beberapa tahun belakangan terjadi pembungkaman demokrasi di Tanah Papua. Ini dilakukan dengan cara-cara klasik antara lain, melarang aksi masa, mimbar bebas, mengamankan alat peraga demo serta adanya pelarangan masuknya wartawan asing. 

Praktek ini telah berlangsung lama, sejak tahun 1969, saat diumumkan hasil PEPERA hingga kini, yang diprotes adalah pembungkaman terhadap hak demokrasi orang tidak secara bebas nyatakan pendapatnya untuk mengkritisi negara, karena selalu dianggap musuhnya negara.

Jika ada orang yang melakukan surat menyurat dengan salah satu tokoh OPM, dicurigai bahkan ditangkap dan dipenjarakan, sehingga terjadi banyak penangkapan di Papua dan mereka dikirim ke Kalisosok, dan lokasi lainnya.

Di Indonesia yang lain juga mengalami hal yang sama banyak tokoh-tokoh prodemokrasi dan HAM, seperti; Muchtar Pakpahan, Sri bintang pamungkas, Budiman Sujatmiko,dll. Perlakukan Indonesia ini mendapat soroton internasional, Indonesia dinilai negara yang membungkam demokrasi, sehingga saat Indonesia mengalami krisis moneter, Amerika menekan Indonesia dengan surat dari Kongres, yang isinya antara membebaskan Tapol serta meninjau status politik Timor timur dan Papua. 

Kemarin tanggal 16 Agustus 2021, Rombongan Pendeta Benny Giyai dilarang masuk untuk berdoa di DPR Papua.

Pemahaman Lokal dan Regulasi

Dalam kebiasaan masyarakat ada ungkapan ‘’Ko marah sudah sa tidak mati mo.” Kalimat sederhana ini mengandung makna, orang bebas berbicara tentang masalah yang mereka alami, sehingga tidak tersimpan terus dalam hati, agar mereka bisa tenang. 

Orang bisa mengungkapkan perasaannya, karena yang namanya berbicara atau berdebat tidak akan membuat orang terluka atau meninggal. Kecuali jika orang berbicara atau berdebat dengan memegang alat tajam, kemungkinan terjadi tindakkan fisik yang menyebabkan orang terluka atau meninggal. 

Bersamaan dengan reformasi, Indonesia mengeluarkan sebuah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun I998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, dengan pertimbangan, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

Kemerdekaan setiap warga negara menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia, diperlukan adanya suasana aman, tertib, dan damai.

Dalam pelaksanaanya Indonesia masih melakukan pembungkaman, hal itu dapat dilihat dari  UU Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 10 (1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan. pemimpin, alau penanggungjawab kelompok. 

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat. (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Pembungkaman demokrasi yang saya maksudkan adalah dapat dilihat di Pasal 13 (1) UU Nomor 9 Tahun 1998, Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 11 Polri wajib, 

ayat 1 : a) segera rnemberikan surat tanda terima pemberitahuan;

 b) berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di mukaumum;

 c) berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat;

 d) mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi. dan rute.

  1. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Polri bertanggungjawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.
  2. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

Tataran Pelaksanaan

Masih segar dalam ingatan kita adalah adanya penangkapan terhadap Para Aktivis Papua di Tanah Papua, jika kita lihat dari apa yang mereka lakukan  tentunya tidak ada yang salah.

Mereka mempunyai hak untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat, namun mereka selalu berhadapan dengan aparat keamanan, selama hal ini tidak dipahami dalam konteks HAM, maka pembungkaman demokrasi terus akan terjadi di Tanah Papua.

Pemerintah dan TNI/POLRI mestinya memahami bahwa tidak pernah ada cerita dalam sejarah dunia bahwa sebuah negara terbentuk karena demontrasi atau aksi lainnya. 

Di satu sisi, dapat dikatakan bahwa dengan aksi damai atau mimbar bebas yang dilakukan oleh orang papua dapat meruntuhkan Negara Indonesia, sehingga pengungkapan ekspresi orang Papua tidak perlu ditanggapi berlebihan atau ditanggapi dengan kekerasan yang pada gilirannya akan menimbulkan pelanggaran HAM.

Pembungkaman demokrasi di Papua itu biasa terjadi dengan alasan belum dikeluarkannya Surat Tanda Terirna Pemberitahuan (STTP), sehingga aksi damai atau mimbar bebas harus dibubarkan.

Polisi juga selalu tidak ingin pembubaran didokumentasi oleh pers, sehingga jika polisi ingin membubarkan masa mereka juga akan menyerang pers dan merampas kameranya agar upaya paksa mereka membungkam demokrasi di Papua tidak diketahui oleh publik. 

Ini jelas bertentangan dengan peraturan padahal ini adalah kewajiban POLRI mengeluarkan STTP sesuai dengan pasal 11 adalah sebuah kewajiban Polri, bukan ditulis Polisi berhak membubarkan jika STTP belum dikeluarkan tetapi justru wajib mengeluarkan jika sudah ada permohonan, ini yang saya maksudkan ada upaya pembungkaman demokrasi di Papua.

Menurut, Yulia Suganda dalam Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan mengenai Papua, FES 2008, Indonesia telah mengamankan keanggotaannya di Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Dewan Keamanan PBB.

Juga menyetujui Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik (The International Covenant on Civil and Political Rights) dan Konvenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (The International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights) pada tahun 2006. 

Pada kenyataannya, kasus Papua memperlihatkan terbatasnya ruang yang diberikan untuk melaksanakan hak-hak tersebut. Pendekatan keamanan dirasakan sangat kuat di tempat-tempat publik yang mempengaruhi tingkat kebebasan berekspresi. 

Para wartawan lokal menyatakan kebebasan bagi mereka, berarti adanya kebebasan untuk mengungkapkan fakta-fakta tanpa tekanan dari para pihak yang berkuasa. 

Kecurigaan-kecurigaan yang ada melalui pemberian nama beberapa, kegiatan termasuk forum masyarakat tertentu sebagai pertemuan ilegal yang diarahkan pada tindakan makar menempatkan mereka ke dalam daftar “gangguan keamanan”. 

Parameter dan alasan dari daftar tersebut harus dijelaskan kepada khalayak umum, guna membangun masyarakat yang demokratis dan terbuka di atas keeratan sosial. 

Ruang publik yang dikekang diberlakukan untuk forum publik terbuka. Kasus pencekalan pembicara dari komunitas akademis internasional pada lokakarya terbuka mengenai demokratisasi dan pelaksanaan Otsus di Papua pada saat-saat terakhir oleh keamanan, tanpa alasan yang terbuka dan kehadiran petugas intelijen secara nyata pada lokakarya tersebut menciptakan ketidaknyamanan dan kekecewaan. 

Pengekangan ruang publik lainnya adalah penyitaan bahan-bahan publikasi yang dianggap mengancam ketertiban umum yang dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1969. Beberapa publikasi mengenai Papua ditulis oleh masyarakat asli Papua disita dari pasar karena mereka dianggap menyebabkan keresahan masyarakat. 

Pembatasan juga dilaksanakan terhadap pihak-pihak dari luar yang akan membuat liputan mengenai Papua: Pelarangan akses bagi para wartawan asing luar Indonesia sejak tahun 2003 (kecuali beberapa wartawan internasional terkenal yang berbasis kerja di Jakarta dan mengerjakan sesuatu yang tidak bertema politik) dan melakukan proses penyeleksian untuk para pengamat yang tidak memihak. Pembatasan ketat terhadap akses ke Papua menghambat didapatnya informasi yang dapat dipercaya mengenai keadaan dan situasi di sana. Terlebih lagi, pembatasan tersebut menambah kecurigaan terhadap pihak manapun di Papua (baik pemerintah maupun masyarakat madani) yang mengarah pada permasalahan hak-hak dasar penduduk asli Papua.

Terlepas dari apapun yang ditulis atau dipresentasikan mengenai Papua oleh para akademisi dan peliputan oleh para wartawan atau pengamat asing, pendekatan keamanan terus  berlangsung dan berfokus pada tindakan pencegahan dari pada menawarkan sebuah ruang perdebatan kritis terbuka. 

Di dalam kerangka pembangunan perdamaian dan strategi pencegahan krisis; parameter keamanan yang dipublikasikan dengan jelas dan adanya ruang yang cukup untuk kebebasan berekspresi harus dikembangkan. Pembangunan kepercayaan sebagai langkah penting menuju rekonsiliasi baik secara horisontal (antara Penduduk non-Papua dan Papua) dan secara vertikal (antara Papua dan Pemerintah Pusat) adalah area yang perlu digarap lebih lanjut di masa mendatang.

Penutup

Menurut saya ruang ekspresi bagi masyarakat di Papua mesti dibuka agar mereka dapat mengekspresikan perasaan mereka, sehingga tindakan melarang masyarakat melakukan aksi dengan maklumat kapolda atau Kapolri adalah sebuah upaya yang membatasi Hak Asasi Manusia.

Kita semua ketahui bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum dijamin oleh konstitusi, sehingga perlu diberikan ruang demokrasi bagi masyarakat Papua untuk dapat menyampaikan pendapat.

Sudah banyak contoh yang kita jumpai, dan rasakan telah berujung pada terjadi kekerasan dan bentrok antara pendemo dengan pihak kepolisian dengan demikian juga kemudian negara disebut menutup ruang demokrasi di Papua.

Misalnya jika masyarakat ingin melakukan unjuk rasa ke kantor DPR Papua, Kantor MRP atau Kantor Gubernur Papua, ruang ini harus dibuka. Tidak perlu ada pihak yang melarang atau menghadang di jalan. Di kantor kantor inilah tempatnya rakyat mengadu, tempat rakyat menyampaikan pendapatnya, sehingga tidak perlu ada pihak yang melarang dengan alasan belum diterbitkan STTP.

Sebaliknya masyarakat ini justru harus difasilitasi untuk dapat melakukan aksi penyampaian aspirasi dan pendapat, serta bertemu dengan pihak pihak terkait agar harapan atau aspirasinya dapat disampaikan disana. (*)

Penulis Adalah Ketua Kelompok Khusus DPR Papua. 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *