Komisi V DPR Papua Sesalkan SILPA Dinkes Papua Capai Rp 41 Miliar

Metro Merauke – Komisi V DPR Papua yang membidangi kesehatan menyesalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SILPA Dinas Kesehatan (Dinkes) Papua tahun anggaran (TA) 2020 mencapai Rp 41 miliar lebih.

Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa mengatakan, adanya SILPA itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Papua, saat rapat kerja bersama komisinya, Selasa (27/07/2021).

Kata Timiles, komisinya sebenarnya berharap serapan anggaran di Dinkes Papua dapat maksimal, bahkan kalau bisa, tidak boleh ada SILPA. 

Sebab dinas ini bersentuhan langsung dengan layanan kesehatan kepada masyarakat. Mestinya anggaran yang ada dapat dimaksimalkan lewat program yang benar benar tepat sasaran. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 kini.

“SILPA di Dinkes Rp 41 miliar lebih, padahal rumah sakit kini butuh anggaran. Mestinya dana itu bisa digunakan memenuhi kebutuhan di rumah sakit, lewat izin prinsip,” kata Timiles.

Hanya saja menurutnya, selama ini Dinkes Papua tidak berkoordinasi dengan pihaknya. Membicarakan bersama bagaimana solusi terbaik.

“Sekarang SILPA itu sudah tidak bisa geser penggunannya, karena LKPJ sudah masuk,” ucapnya.

Kata Timiles, Dinkes Papua beralasan SILPA terjadi karena beberapa pekerjaan pembangunan fasilitas kesehatan di sejumlah wilayah ditunda pada 2020 lalu.

Sebab, ketika itu awal pandemi korona. Situasi tidak memungkinkan dan Dinkes Papua fokus menangani Covid-19. 

Komisi V DPR Papua akan berupaya mendorong agar pekerjaan fisik Dinkes Papua itu diselesaikan, karena menyangkut pembangunan sarana kesehatan. 

“Selama ini kami tidak tahu, karena Dinkes tidak koordinasi. Apa kendalanya dan apa yang bisa kami bantu. Mestinya selalu ada koordinasi agar ketika ada masalah dibicarakan bersama,” ujarnya.

Komisi V DPR Papua berharap, ke depan Dinkes pro aktif berkoordinasi agar ketika ada masalah, solusinya bisa dibicarakan bersama.

Dalam situasi pandemi korona kini, Dinkes Papua juga diharapkan berperan efektif mencari tahu kebutuhan di setiap rumah sakit, terutama rumah skit swasta.

“Sampaikan ke kami dan kami berupaya mendorongnya. Misalnya kebutuhan oksigen, APD dan lainnya. Kami harap berbagai saran kami jadi catatan dinas,” ujarnya.

Kedinkes Papua, Robby Kayame mengakui adanya sejumlah pekerjaan fisik yang ditunda pengerjaannya pada 2020 lalu, karena situasi pandemi Covid-19.

“Tahun anggaran 2020, beberapa kegiatan ditiadakan karena ketika itu lockdown. Misalnya pembangunan rumah sakit di Merauke, Paniai dan lainnya. Akhirnya ada SILPA,” kata Robby Kayame.

Menurutnya, pihaknya terpaksa mengembalikan anggaran Rp 41 miliar, yang tidak terserap itu ke kas daerah. 

“SILPA Dinkes Papua Rp 41 miliar lebih, kami kembalikan uang karena tidak terpakai,” ucapnya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *