Komisi V DPR Papua dan Rumpun Kesehatan Bahas Berbagai Masalah

Metro Merauke – Komisi V DPR Papua yang membidangi kesehatan menggelar rapat dengar pendapat (RDP), bersama Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Papua, pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan Papua, Rabu petang (21/7/2021).

RDP itu membahas berbagai masalah yang terjadi di tengah pandemi korona kini. Di antaranya bagaimana solusi mengatasi kekurangan oksigen di rumah sakit, kekurangan tempat tidur dan ruang rawat pasien, hingga intensif tenaga kesehatan di beberapa rumah sakit yang belum dibayarkan sejak 2020 lalu.

“Kami rapat dengan rumpun kesehatan yang dipimpin Asisten II Setda Papua. Kami membicarakan bagaimana mengatasi berbagai masalah yang ada di tengah pandemi korona ini. Misalnya di Rumah Sakit Jayapura, Rumah Sakit Abepura banyak masalah yang mesti diselesaikan,” kata Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa usai rapat.

Menurutnya, para pihak yang hadir dalam RDP itu sepakat mengutamakan kebutuhan emergency atau mendesak. Misalnya kebutuhan utama rumah sakit dan insentif tenaga kesehatan.

Katanya, DPR Papua akan membahasnya dalam rapat badan anggaran, agar disepakati langkah apa yang akan diambil mengatasi masalah yang berkaitan dengan anggaran.

“Kami tadi usulkan kalau bisa kita upayakan agar bagaimana anggaran ini jangan lagi menggunakan mekanisme seperti tahun lalu, yang rumit. Kami minta kebutuhan di rumah sakit yang mesti didahulukan,” ucapnya.

Katanya, Komisi V DPR Papua ingin agar jika ada anggaran, sebaiknya diserahkan langsung ke pihak rumah sakit untuk dipergunakan sesuai kebutuhan. Jangan lagi melalui Dinas Kesehatan.

“APBD perubahan inikan masih lama. Kita mesti cari cara agar segera ada dana untuk kebutuhan mendesak. Inikan banyak kebutuhan yang mendesak, termasuk insentif tenaga kesehatan sejak 2020, yang mestinya dibayarkan dengan APBN. Mesti kita lihat apakah ada regulasi, sehingga bisa ditangani APBD,” ucapnya.

Asisten II Setda Papua, Muhammad Musa’ad mengatakan kini masih ada sisa anggaran Belanja Tak Terduga atau BTT senilai Rp 150 juta dari APBD Papua tahun anggaran 2020.

Dana itu bisa digunakan untuk keperluan mendesak. Akan tetapi mekanisme pergeseran anggaran ini mesti dibicarakan dan disepakati bersama antara pemerintah dan DPR Papua.

“Masalah insentif tenaga kesehatan tahun 2020, itu tanggung jawab pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan,” kata Musa’ad.

Ia mengakui, banyak tenaga kesehatan mengeluh karena tidak mendapat insentif. Sebab, proses pencairan insetif itu cukup panjang dan berbelit belit.

Selain itu, ada yang mengeluh insentif ini hanya untuk mereka yang bersentuhan langsung dengan pasien Covid-19. 

“Ini juga yang dipersoalkan tenaga media yang tidak terlibat secara langsung, meski mereka berperan dalam penanganan pasien,” ucapnya.

Menurutnya, untuk insentif tenaga kesehatan tahun ini, sesuai instruksi Mendagri itu merupakan tanggung jawab pemerintah daerah atau dari APBD.

“Saya kita kita sepakati dana yang sisa itu kita bicarakan kita selesaikan [insentif] 2021 punya, ini penting. Yang 2020, juga harus kita bicarakan bagaimana diselesaikan karena ini hak hak mereka. Mereka sudah kerja. Pemerintah pusat sudah tutup brankasnya tidak siapkan dana lagi. Bagaimana supaya ini diselesaikan [pemerintah daerah],” ujarnya.

Musa’ad mengatakan, ia telah bertemu beberapa dokter dan perawat. Mereka tidak menuntut insentif 2020, mesti dibayarkan seluruhnya. Namun, setidaknya pemerintah daerah bisa membantu sedikit. 

“Kalau tidak bisa delapan bulan, mungkin enam bulan saja. Ini mungkin nanti kita bahas, dan kita putuskan dengan memanfaatkan dana yang ada,” katanya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *