Kadis PPAD Klarifikasi Penundaan Pembayaran TPP Guru ke Komisi V DPR Papua

Metro Merauke – Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah (PPAD), Christian Sohilait mengklarifikasi pernyataannya berkaitan dengan rencana penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP guru SMA/SMK yang tidak melakukan vaksinasi.

Klarifikasi itu disampaikan Sohilait saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR Papua, yang membidangi pendidikan dan kesehatan, Rabu (21/07/2021).

Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa mengatakan, Kadis PPAD Papua mengakui, itu merupakan pernyataannya pribadi, bukan keputusan gubernur.

“Kadis sudah mengakui itu bukan keputusan resmi gubernur. Hanya sebatas pernyatannya dia. Beliau sudah klarifikasi,” kata Timiles Yikwa usai RDP.

Menurutnya, Komisi V merasa perlu mendengar langsung penjelasan Kadis PPAD Papua, sebab komisi itu menerima pengaduan dari para guru yang tidak sependapat dengan rencana penundahaan pembayaran TPP itu.

“Dalam RDP tadi kami memberikan berbagai saran dan masukan kepada kadis. Kami menyarankan agar sebelum ada keputusan resmi pimpinan, jangan mengeluarkan pernyatan yang dapat berpolemik,” ucapnya.

Katanya, ini mesti menjadi pembelajaran agar para pihak menginstropeksi diri dalam pelaksanaan tugas.

“Kami akan kembali mengagendakan pertemuan dengan Kadis Pendidikan membahas masalah di dinas itu. Sebab, katanya ada banyak masalah hanya saja tidak pernah di sampaikan ke kami,” ujarnya.

Kadis PPAD Papua, Christian Sohilait mengatakan hal yang sama. Menurutnya, rencana penundaan pembayaran TPP guru SMA/SMK yang belum divaksin hanya sebatas wacana ketika itu.

“Intinya, tidak ada surat tertulis. Itu tidak ada. Sekarang TPP sedang terima. Semua [guru] sedang terima dengan baik. Tidak ada penahanan,” kata Christian Sohilait.

Menurutnya, pernyataan itu ia sampaikan pertengahan Juni 2021 lalu, sehubungan dengan kesiapan rencana belajar tatap muka untuk SMA/SMK pada 12 Juli 2021.

Ketika itu, Dinas PPAD Papua menerima laporan bahwa jelang belajar tatap muka, persentase guru SMA/SMK di sana yang divaksin baru 19 persen. 

Katanya, bagaimana mungkin pelaksanaan belajar tatap muka akan digelar dengan jumlah 100 ribu lebih pelajar SMA/SMK di seluruh Papua, namun dari 4.000 lebih guru, yang divaksin belum mencapai 90 persen.

“Hari ini, tidak dipaksa divaksinpun itu akan menjadi syarat di mana mana. Karena itu saya klarifikasi, sekarang TPP sudah dibayarkan,” ucap Sohilait. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *