Pemprov dan DPR Papua Disarankan Pastikan Nasib Damri Jayapura

Metro Merauke – Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, John NR Gobai menyarankan pemprov dan DPR Papua segera memastikan nasib Damri Divre IV Papua-Maluku dan Damri Cabang Jayapura.

Ia mengatakan, hingga kini nasib Damri Divre IV dan Damri Cabang Jayapura terkatung katung. Sebab sejak beberapa tahun terakhir belum memiliki kantor tetap.

Situasi ini terjadi, pascalokasi kantor Damri sebelumnya, dialihfungsikan untuk pembangunan Pasar Mama Papua.

“Ketika lokasi kantor mereka sebelumnya diserahkan untuk pembangunan Pasar Mama Mama Papua, Damri dipindahkan ke Pasir II, Kelurahan Tanjung Ria, Jayapura Utara, Kota Jayapura. Akan tetapi mereka hanya berkantor sementara di sana, karena lokasi itu milik Pemprov Papua,” kata John Gobai, Rabu (14/07/2021).

Menurutnya, sebelum pembangunan Pasar Mama Mama Papua di tengah Kota Jayapura, beberapa tahun lalu,  Pemprov Papua menyatakan akan mencarikan lokasi baru untuk kantor Damri.

Salah satunya lokasi di Jalan Baru, Youtefa, Kotaraja, Kota Jayapura. Akan tetapi hingga kini tak ada kejelasan mengenai lahan tersebut. Sebab, sejak awal lahan itu bermasalah dalam pembayaran hak ulayat.

Begitu juga dengan tukar guling lahan di Jalan Ahmad Yani, Kota Jayapura, antara Perum Damri Pusat, Kementerian BUMN, dan Pemprov Papua hingga kini tak ada kejelasan.

“Tukar guling lahan ini seakan menjadi cerita misteri yang di tutupi. Ini salah dan dosa siapa sebenarnya,” ujarnya.

Katanya, masalah kantor Damri Divre IV Papua-Maluku dan Damri Cabang Jayapura kini makin runyam.

Sebab, lokasi kantor sementara mereka di Pasir II akan dibangun SMK. Damri pun dipaksa mengosongkan bangunan yang selama kurang lebih lima tahun dijadikan kantor sementara itu.

“Beberapa hari lalu saya memfasilitasi General Meneger Damri Jayapura bertemu Ketua DPR Papua. Karena saya turut prihatin dengan situasi yang terjadi hari ini. Perlu ada langkah membangun kembali kantor Damri Divre IV dan Cabang Jayapura,” ucapnya.

Gobai mengatakan, Pemprov Papua, DPR Papua dan para pihak terkait mestinya mendukung keberadaan Damri. Karena sejak dulu daerah pedalaman Jayapura dilayani oleh Damri. 

Para pengambil kebijakan mesti memikirkan nasib Damri yang selama ini melayani masyarakat. Jangan melihat keberadaan perusahaan ini sebagai tanggung jawab Kementrian BUMN atau urusan pemerintah pusat.

“Lihatlah secara nyata mereka melayani masyarakat Papua di sekitar Jayapura di kampung terpencil. Pemprov Papua dan DPR Papua mesti mengundang semua pihak terkait bicara soal ini,” katanya.

Ia menambahkan, Damri harus mendapat tempat sementara agar dapat melayani masyarakat, misalnya Kantor Sub Dinas  Perhubungan Darat depan Polresta Jayapura atau lantai empat Pasar Mama Papua, dapat dijadikan kantor Damri. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *