Papua Perdebatkan Lain, Jakarta Akan Sahkan Otsus

Metro Merauke – Perdebatan jabatan pelaksana tugas harian atau Plh Gubernur Papua, beberapa pekan lalu dan program vaksinasi kini, diduga sebagai bentuk pengalihan isu.

Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, John NR Gobai mengatakan, pekan lalu para pihak di Papua disibukkan dengan penunjukan Plh Gubernur Papua. Kini, publik Papua kembali fokus memperdebatkan kebijakan pemerintah mengenai vaksinasi korona.

Akan tetapi di satu sisi, para pihak di Papua seakan melupakan kalau tahapan pembahasan revisi Undang-Undang Otsus di DPR RI terus berlangsung. Tidak menunggu pelaksanaan vaksinasi selesai.

Menurutnya, salah salah tokoh intelktual Papua di Jakarta, Frans Maniagasi menginformasikan bahwa pembahasan revisi UU Otsus jalan terus. 

“Hari ini mulai konsinyering Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Kejar tayang (pengesahan) oleh DPR RI, 15 Juli 2021. Tidak ada urusan vaksinas, Pansus jalan terus hingga target, 15 Juli 2021 selesai,” kata John Gobai, Rabu (07/07/2021).

Ia berpendapat pemprov dan DPR Papua mesti mengambil langkah jelas mulai kini, untuk memastikan pasal dan ayat apa saja yang dibahas. 

Karena menurutnya, kebutuhan hukum masyarakat Papua kini bukan hanya Pasal 34 dan Pasal 76 mengenai dana Otsus dan pemekaran saja, seperti yang didorong pemerintah.

Akan tetapi, aspirasi dan harapan sudah disampaikan DPR Papua dan DPR Papua Barat beberpa hari lalu ke DPR RI yang mempunyai hak legislasi. 

“Aspirasi ini, harus dikawal dan DPR RI juga tidak boleh dihilangkan hak mereka dalam hal legislasi oleh pemerintah dengan kalimat menolak dan lainnya,” ujarnya.

John Gobai mengatakan, ini mengenai kepentingan Papua 20 tahun ke depan. Kecuali ada anggota DPR RI asal Papua yang dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, berani menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan perubahan undang-undang ini, untuk kepentingan kebutuhan hukum masyarakat Papua, sesuai aspirasi sebagai materi muatan dalam RUU yang mau diusulkan, sesuai UU Nomor 12 tahun 2011.

“Kepada Pimpinan DPR Papua yang terhormat, kami meminta agar ada langkah jelas dan terukur memastikan aspirasi yang disampaikan masyarakat Papua melalui DPR Papua, dan sudah disampaikan kepada Pansus Otsus DPR RI dan fraksi fraksi DPR RI, untuk dibahas dalam revisi Otsus,” kata John Gobai. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *