Alfred Anouw: Revisi UU Otsus, Jangan Sakiti Hati Rakyat Papua

Metro Merauke – Sekretaris Fraksi Gabungan II Bangun Papua di DPR Papua, Alfred Fredy Anouw mengingatkan 10 anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua, agar tidak menyakiti hati rakyat Papua.

Ia mengatakan, berbagai aspirasi rakyat Papua yang telah disampaikan ke DPR RI mesti diperjuangkan. Jangan diabaikan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus atau Otsus Papua antara pemerintah dan DPR RI.

“Kami berharap, 10 Anggota DPR RI dari dapil Papua, agar tidak menyakiti hati rakyat Papua yang telah mengantarkan kalian duduk di kursi empuk senayan,” kata Alfred Fredy Anouw melalui aplikasi pesan singkatnya, Rabu malam (07/07/2021).

Politikus muda Partai Garuda itu mempertanyakan dasar yang dipakai merevisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, yang kini dalam tahap pembahasan di Jakarta. 

Sebab, sesuai amanat Pasal 77 UU Otsus itu sendiri, masyarakat Papua dapat mengusulkan perubahan undang-undang itu (Otsus) melalui DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Akan tetapi pemerintah melanggar amanat Pasal 77 dalam UU Otsus itu.

“Ketua Pansus Otsus DPR RI, Komarudin Watubun lebih tahu dari saya soal akar historis lahirnya Otsus di Tanah Papua. Sebab beliau pernah menjadi anggota DPRD Kota Jayapura, DPR Papua dan kini anggota DPR RI dari dapil Papua. Apa yang menjadi keluhan rakyat Papua, beliau pasti tahu,” ujarnya.

Akan tetapi Alfed Anouw menilai, dalam setiap pembahasan revisi UU Otsus yang selalu ditayangkan secara langsung di televisi DPR RI, tidak terlihat atau terdengar satu katapun dari Ketua Pansus DPR RI menyuarakan aspirasi rakyat Papua.

Katanya, Fraksi Gabungan II Bangun Papua telah menyuarakan apa yang menjadi keluhan rakyat Papua, dalam paripurna DPR Papua beberapa waktu lalu.

Aspirasi itu telah dibawa dan diserahkan Tim DPR Papua kepada fraksi fraksi di DPR RI dan Pansus Otsus DPR RI, dua pekan lalu. Aspirasi itulah yang diharapkan diperjuangkan, terutama oleh 10 anggota DPR RI dari dapil Papua.

“Di dalamnya ada beberapa hal yang diinginkan masyarakat Papua. Di antaranya menolak Otsus secara keseluruhan, dan rakyat Papua menginginkan referendum,” ucapnya.

Legislator Papua dari daerah pemilihan Dogiyai, Deiyai, Mimika, Nabire, Paniai dan Intan Jaya itu menegaskan, Fraksi Gabungan II Bangun Papua DPR Papua menilai, yang meminta revisi UU Otsus adalah murni para elite Papua yang haus kekuasaan. Bukan masyarakat asli Papua.

Ia juga mengingatkan pemerintah pusat bahwa, kehadiran Otsus Papua bukan rahasia lagi. 

Kekhususan bagi Papua lahir ketika era tahun 2000, rakyat Papua menuntut penentuan nasib sendiri atau referendum, seiring runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998, setelah berkuasa selama 35 tahun.

Ketika itu, Pemerintah Provinsi Papua atas nama Gubernur Papua,  maupun DPR Papua tidak pernah mengusulkan atau meminta Otsus kepada pemerintah pusat. 

“Yang ada, Otsus adalah tawaran pemerintah ketika rakyat Papua meminta merdeka. Untuk itu, kami Fraksi Gabungan II Bangun Papua meminta seluruh elemen harus menghargai dan menghormati rakyat kami, rakyat Papua,” tegas Alfred Fredy Anouw. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *