Jhon Wilil: Insiden Yalimo, Kekecewaan Masyarakat Terhadap Putusan MK

Metro Merauke – Calon Wakil Bupati Yalimo, Papua Nomor Urut 1, Jhon Wilil menyatakan insiden amuk massa di Yalimo pada 29 Juni 2021 sore, merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusannya pada hari yang sama, MK memerintahkan pemungutan suara ulang dan mendiskualifikasi Calon Bupati, Erdi Dabi yang merupakan pasangan Jhon Wilil.

“Putusan MK itu salah kamar (keliru). MK bukan mengurusi pidana, namun mengurus perkara. Pada pendaftaran 4-6 September 2020 kami dinyatakan lolos. Kami juga memenuhi persyaratan dalam tahapan verifikasi dan pemeriksaan kesehatan,” kata Jhon Wilil melalui panggilan teleponnya, Selasa (06/07/2021).

Menurut mantan anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan periode 2014-2019 itu, ia dan Erdi Dabi telah memenuhi syarat dalam setiap tahapan yang dilalui. 

Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU menyatakan sepanjang pasangan calon memenuhi setiap persyaratan, yang bersangkutan tidak dipidanakan atau dikualifikasi.

“Karenanya, kami berhak ikut pemungutan suara, kemudian ditetapkan sebagai calon terpilih, hingga pengusulan SK dan pelantikan,” ujarnya.

Katanya, dalam kasus sengketa pilkada Yalimo, KPU di sana telah mengikuti UU Pemilu. Apalagi pasangnnya, Calon Bupati Yalimo, Erdi Dabi sudah bebas dari tuntutan hukum. Ia sudah menjalani penahanan selama empat bulan sesuai putusan pengadilan.

Jhon Wilil mempertanyakan mengapa status hukum Erdi Dabi baru dipermasalahkan dalam gugatan hasil PSU di beberapa distrik. PSU itu digelar awal Mei 2021 lalu. 

Kenapa hal itu tidak diungkit dalam gugatan hukum pasangan calon nomor urut 2, Lakius Peyon-Nahum Mabel pada pilkada pertama, Desember 2021 lalu, yang juga dimenangkan pasangan Erdi Dabi-Jhon Wilil.

“Kok pada sidang kedua status hukum pasangan saya dipermasalahkan oleh MK. Wajar kalau masyarakat Yalimo marah atas putusan MK itu, sebab sudah dua kali kami menang mutlak, tapi selalu dipermasalahkan,” kata Jhon Wilil.

Jhon Wilil yang merupakan salah satu tokoh di Kabupaten Yalimo itu, tak ingin masyarakat disalahkan sepenuhnya atas insiden yang terjadi di sana. 

Ia juga tak ingin ada pihak pihak yang dianggap sebagai aktor di balik peristiwa tersebut.

Ia menegaskan, apa yang terjadi di Yalimo merupakan spontanitas, dan pelampiasan emosi masyarakat atas pustusan MK. 

Alasan Pemalangan di Elelim

Jhon Wilil juga mengklarifikasi mengenai pemalangan akses jalan di Elelim, ibu kota Yalimo. Menurutnya, pemalangan bertujuan melarang orang suku Yali, yang merupakan warga asli Yalimo keluar dari daerahnya.

“Karena kami ingin hidup bersama-sama, susah senang kita harus sama-sama. Kami tidak inginkan perang antara pendukung pasangan calon 01 dan pasangan calon 02. Kami tidak ingin ada pertumpahan darah karena putusan yang tidak benar,” kata Jhon Wilil.

Ia berterimakasih kepada Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri yang telah turun langsung ke Yalimo melihat situasi.

Diharapkan, dengan kehadirannya di Yalimo, Kapolda Papua dapat mengawal masalah ini sebaik baiknya, sehingga tidak terjadi hal tidak diinginkan. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *