Paripurna DPRD Setujui 5 Syarat Administrasi Calon PPS

Metro Merauke – Perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Selatan (PPS) terus dilakukan. Terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke dalam rapat paripurna menyetujui beberapa hal yang menjadi syarat administrasi untuk calon Provinsi Papua Selatan.

Ketua DPRD Merauke, Benjamin Latumahina menguraikan, ada 5 poin yang telah disetujui bersama anggota DPRD. Masing-masing, persetujuan kesediaan kabupan atau kota menjadi cakupan wilayah calon provinsi, persetujuan nama calon provinsi, persetujuan nama calon ibu kota.

“Selain itu, persetujuan pengalokasian dana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan calon provinsi paling kurang jangka 2 tahun berturut-turut, terhitung sejak peresmian sebagai daerah tonom. Dan persetujuan pengalokasian dukungan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali di provinsi,” bebernya kepada wartawan, Jumat (2/7).

Dikatakan, terkait persyaratan tersebut, telah disetujui DPRD Merauke. “Kita semua sepakat dan setuju. Sedangkan untuk poin 4 dan 5, mengenai persetujuan pengalokasian dukungan dana, kita sudah komuniaksi tapi nilainya tidak disampaikan dan perlu diskusi dengan bupati untuk kita dorong,” ujarnya.

Diuraikannya, dalam paripurna untuk calon ibu kota provinsi telah disetujui letaknya di kota Merauke. Termasuk dewan mendorong pembentukan calon Kota Merauke guna melengkapi syarat kewilayahan sebagai provinsi baru.

“Cakupan wilayah persiapan kotanya akan kita lihat lagi, bisa jadi mulai dari Sota, Tanah Miring dan Semangga. Lalu untuk kabupaten, mulai Distrik Kurik, Animha dan yang lainnya, termasuk Distrik Okaba dan Kimaam. Untuk nama provinsi tetap disepakati namanya Provinsi Papua Selatan (PPS),” terangnya.

Dikatakan Latumahina, dengan adanya persetujuan Legislatif terhadap ke lima poin tersebut yang menjadi persyaratan, perjuangan pemekaran provinsi masih harus menunggu keputusan pemerintah dalam melakukan revisi Undang-undang Otsus yang hasilnya akan disahkan pada 16 Juli mendatang.

“Semoga apa yang kita usulkan dalam revisi itu bisa masuk dan disahkan. Salah satunya, menegnai persyaratan administrasi untuk membentuk DOB dengan 5 kabupaten/kota. Kita usulkan untuk masuk wilayah adat, sehingga pemekaran PPS dengan 4 kabupaten sudah bisa devinitif. Bila itu disetujui, maka proses pemekaran bisa lebih cepat,” tukasnya. (Nuryani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *