Revisi UU Otsus Papua, Pemerintah Tak Selaras 34 Usulan DIM

Metro Merauke – Pemerintah tidak selaras dengan 34 dari 44 Daftar Inventarisir Masalah atau DIM, dalam pembahasan revisi kedua Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua.

Sebanyak 44 DIM itu di luar usulan pemerintah tersebut, diusulkan oleh fraksi fraksi yang ada di DPR RI.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward O.S Hiariej dalam dapat kerja Pansus revisi UU Otsus Papua DPR RI di senayan Jakarta, Kamis (01/07/2021).

Rapat bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Keuangan yang disiarkan secara langsung itu, dengan agenda mendengar penjelasan pemerintah.

Edward O.S Hiariej mengatakan, hanya 10 dari 44 DIM itu, yang sejalan dengan pemerintah.

“Sebanyak 44 DIM substansi di luar usulan pemerintah, 10 sejalan dengan pemerintah dan 34 tidak selaras,” kata Edward.

Menurutnya, 10 dari 44 DIM yang selaras dengan pemerintah dan perlu pendalam lebih lanjut, di antaranya kewenangan khusus bagi provinsi, kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Grand desain pendidikan dan pendidikan gratis bagi OAP mulai tingkat SD hingga perguruan tinggi, dan target capaian bidang pendidikan. 

Kewenangan pemprov, kabupaten/kota dalam aspek kebudayaan dan situs situs purbakala, serta grand desai kesehatan dan pelayanan bagi OAP.

Sedangkan 34 DIM yang tidak selaras dengan pemerintah, di antaranya pengaturan parpol, parpol lokal, dan mekanisme perekrutan parpol, pembentukan pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Pemerintah juga tidak selaras dengan usulan DIM, kewenangan DPR Papua memilih gubernur dan wakil gubernur, pengaturan wewenangan DPRD kabupaten/kota, pengaturan pemda kabupaten/kota dan bupati/wali kota orang asli Papua (OAP), dan persetujuan/pertimbangan Majelis Rakyat Papua (MRP) terhadap bupati/wali kota OAP.

Secara keseluruhan sebanyak 146 DIM disampaikan kepada pemerintah. Pemerintah menyusunnya berdasarkan klaster.

Pertama substansi tetap yang tidak memerlukan tanggapan karena substansinya telah disepakati antara pemerintah dan DPR, sebanyak 21 DIM. 

Kemudian terkait Pasal 1 sebanyak 28 DIM, Pasal 34 tentang keuangan sebanyak 39 DIM, Pasal 76 tentang pemekaran 14 DIM dan DIM di luar usulan pemerintah ada 44 DIM.

Tanggapan pemerintah terhadap 28 DIM subtansi Pasal 1, sebanyak 16 DIM dapat disetujui dibahas Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. 

Lima DIM perlu mendapat tanggapan serius pemerintah dan DPR atau pendalaman. DIM itu terkait perluasan makna Otsus Papua (penambahan frase kebupaten/kota) dan usulan pembentukan badan Khusus percepatan pembangunan Papua.

“Tujuh DIM tidak sesuai dengan usulan pemerintah, sehingga sulit diakomodir. Materi tersebut terkait dengan definisi Otsus yang ingin ditambahkan frasa tanah Papua. Redefinisi parpol, dan perubahan frasa NKRI menjadi Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Edward. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *