Waket I DPR Papua: Polemik Plh Gubernur, Tak Perlu Unjukrasa

Metro Merauke – Wakil Ketua(Waket) I DPR Papua, Yunus Wonda meminta masyarakat Papua, khususnya di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Keerom tidak berunjukrasa, memprotes penunjukan Pelaksana Tugas Harian atau Plh Gubernur Papua.

Salah satu tokoh Partai Demokrat Papua itu mengatakan, telah beredar informasi rencana unjukrasa di Kantor Gubernur Papua, Senin (28/6/2021).

Unjukrasa itu sebagai bentuk protes terhadap penunjukan Sekda Papua, Dance Yulian Flassy sebagai Plh Gubernur Papua oleh Kementerian Dalam Negeri, beberapa hari lalu.

Akan tetapi menurutnya, Gubernur Papua, Lukas Enembe yang juga pimpinan Partai Demokrat Papua, tidak ingin ada aksi unjukrasa.

“Kami menyampaikan arahan dari Pak Gubernur, meminta rencana aksi demontrasi yang sudah beredar di media, berbagai grup aplikasi pesan singkat, dan media sosial, tidak dilakukan,” kata Yunus Wonda melalui panggilan teleponnya, Minggu (28/06/2021).

Katanya, Gubernur Papua meminta berbagai kalangan yang berencana berunjukrasa, dapat menahan diri. Biarlah gubernur menyelesaikan masalah yang menyebabkan polemik itu, sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kita harus menghindari para penyusup, pihak ketiga yang ingin memanfaatkan momen. Menciptakan situasi buruk di Papua, yang hari ini aman dan nyaman,” ujarnya.

Ia berpendapat, polemik penunjukan Plh Gubernur Papua terjadi karena tidak adanya komunikasi yang baik, antarpara pihak terkait.

Antara Sekda yang ditunjuk sebagai Plh dengan para asisten dan pihak terkait, juga dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe. 

Akibatnya berbagai pihak beranggapan, penunjukkan Plh Sekda Papua terkesan tidak terbuka.

“Kami paham mekanisme dan aturan. Akan tetapi, siapapun dia pasti akan terkejut kalau merasa dilangkahi. Itu yang dirasakan Pak Gubernur,” ucapnya.

Ia menambahkan, Gubernur Papua telah menjelaskan masalah itu. Akan tetapi ia berharap polemik seperti itu jangan lagi terjadi pada masa mendatang. 

Jangan lagi ada komunikasi yang tidak terjalin baik dalam pelaksanaan pemerintahan. 

“Sebab, pemerintahan melindungi semua kehidupan masyarakat di satu wilayah sehingga mesti ada komunikasi yang aktif,” katanya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *