Tim DPR Papua Belum Terlambat Serahkan Draf Kajian Otsus

Metro Merauke – Ketua Pansus revisi UU Otsus Papua di DPR RI, Komaruddin Watubun menyatakan Tim DPR Papua belum terlambat menyerahkan draf hasil kajian Pansus Otsus lembaga itu.

Draf kajian itu telah diserahkan Tim DPR Papua, yang dipimpin Ketuanya, Jhony Banua Rouw dan Wakil Ketua I, Yunus Wonda kepada Pansus revisi UU Otsus Papua DPR RI, Selasa (22/06/2021).

Draf kajian Otsus itu diserahkan bersama pendapat fraksi DPR Papua dan aspirasi masyarakat, kepada Komaruddin Watubun dan wakil Ketua Pansus revisi UU Otsus Papua di DPR RI, Yan Permenas Mandenas.

“[Kalau beranggapan] teman teman datang sudah terlambat, saya kira tidak. Saya mengerti betul kondisi internal DPR Papua. Mau dibilang terlambat, juga belum,” kata Komaruddin Watubun saat audiensi dengan tim DPR Papua.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI P itu mengatakan, draf dan aspirasi warga Papua yang disampaikan DPR Papua masih bisa dibicarakan, meski semua fraksi parpol telah menyelesaikan daftar inventarisir masalah (DIM). 

“Sampaikan juga ke fraksi fraksi [di DPR RI] agar nanti dalam rapat itu, selain DIM ada juga pandangan fraksi fraksi. Soal jadwal ini tergantung perdebatan antara fraksi fraksi dan pemerintah,” ujarnya.

Komaruddin Watubun yang pernah menjabat Wakil Ketua DPR Papua itu menegaskan, pihaknya tetap menerima draf yang diserahkan Tim DPR Papua. Sebab, itu merupakan aspirasi resmi. 

Ia akan meminta sekretriat DPR RI menyiapkan surat pengantar ke setiap fraksi agar bisa diusulkan oleh fraksi fraksi dalam pembahasan dengan pemerintah nanti.

“Apa yang kamu rasakan, saya juga rasakan hal yang sama. Kami mendengar dan pasti kami tindaklanjuti. Terimakasih, Tim DPR Papua sudah datang, sebagai pertanggung jawaban kepada rakyat Papua,” ucapnya.

Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan pihaknya datang ke DPR RI bertemu Pansus revisi UU Otsus Papua, juga fraksi fraksi utuk menyerahkan kajian Otsus, pendapat setiap fraksi dan aspirasi masyarakat yang sudah diparipurnakan.

“Kami datang menyerahkannya, sebab ini tanggung jawab moral kami. Kami harap bisa menjadi bahan dalam Pansus DPR RI,” kata Yunus Wonda.

Ia berpendapat, setelah Otsus Papua berlangsung selama 20 tahun, mungkin kini saatnya dilakukan revisi menyeluruh. Bukan hanya dua pasal seperti rencana pemerintah.

Sebab, ada berbagai pasal dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2001 itu yang tidak relevan lagi dengan kondisi kini.

Selain itu, ada beberapa pasal dalam UU Otsus yang tidak dapat dilaksanakan. Misalnya pasal yang mengatur mengenai gubernur dan wakil gubernur Papua dipilih oleh DPR Papua.

“Kalau hanya merevisi dua pasal, pemerintah cukup menggunakan kewenangannya. Misalnya mengenai dana Otsus, cukup dengan Perppu atau aturan lainnya. Kalau masalah pemekaran, jujur rakyat Papua menolak,” ucapnya.

Ketua Pansus Otsus DPR Papua, Thomas Sondegau menambahkan, pihakny berharap anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua, ikut memperjuangkan apa yang diupakan pihaknya.

“Bagaimana kita lihat pasal yang sudah tidak relevan dalam Undang-Undang Otsus, direvisi. Tolong diperjuangkan. Kami minta anggota DPR dan DPD RI dari Papua, bersatu memperjuangkannya,” kata Thomas.

Selama dua hari terkahir melakukan lobi politik di DPR RI, Tim DPR Papua juga menyerahkan draf yang sama kepada fraksi yang ada di sana.

Pada hari pertama dokumen diserahkan ke Fraksi PAN dan Fraksi Demokrat. Dihari kedua, Tim DPR Papua menyerahkannya ke Fraksi Golkar, PKB, NasDem, PPP, Gerindra dan PDI Perjuangan. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *