Revisi UU Otsus, Dua Fraksi DPR RI Dukung Upaya DPR Papua

Metro Merauke – Dua Fraksi di DPR RI menyatakan mendukung upaya DPR Papua memperjuangkan aspirasi rakyatnya, yang tak ingin revisi UU Otsus hanya fokus pada dua pasal.

Dukungan itu disampaikan Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay dan Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR RI, Vera Febyant saat bertemu Tim DPR Papua, Senin (21/06/2021).

Pertemuan Tim DPR Papua dengan Fraksi PAN dan Fraksi Demokrat berlangsung di ruang masing masing fraksi, di Gedung Nusantara I DPR RI. 

Dalam pertemuan itu, Tim DPR Papua yang dipimpin Wakil Ketua I, Yunus Wonda menyerahkan draf hasil kajian Pansus Otsus DPR Papua, pandangan setiap fraksi, dan berbagai aspirasi rakyat Papua.

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan pihaknya akan mempelajari dan mendalami, dokumen yang diserahkan Tim DPR Papua.

“Papua ini adalah daerah yang perlu diperhatikan sungguh sungguh. Ketua Umum kami juga memerintahkan Fraksi PAN di DPR RI, agar wajib mendengar MRP dan DPR Papua, sesuai amanat UU Otsus,” kata Saleh.

Ia juga berpendapat, yang diinginkan adalah kualitas orang asli Papua dapat ditingkatkan. 

Bukan hanya mengenai merevisi Pasal 34 yang mengatur pemberian dana Otsus bagi Papua dan Pasal 76 tentang pemekaran. 

“Apa yang disampaikan ke kami akan kami kaji secara khusus. Semua masukan akan kami diskusikan dengan fraksi lain, dan akan kami perjuangkan. Itu yang paling pokok,” ujarnya.

Dukung serupa juga disampaikan Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR RI, Vera Febyanthy. Katanya, Fraksi Demokrat bersama beberapa fraksi lain di DPR RI, juga meminta pembahasan revisi UU Otsus tidak terkesan terburu buru.

“Memang banyak yang aneh. Kenapa revisi ini tidak dibahas melalui MRP dan DPR Papua,” kata Vera.

Iapun meminta Tim DPR Papua juga melakukan lobi politik terhadap fraksi lain di senayan. Sebab, kalau semua fraksi di DPR RI bisa menyuarakannya, pembahasan revisi UU Otsus dapat ditunda.

“Kami sudah mendengar beberapa masukan, sehingga tim tenaga ahli kami bisa memasukkan dalam inventaris masalah oleh Fraksi Demokrat,” ujarnya.

Tim  DPR Papua foto bersama usai bertemu Fraksi PAN DPR RI

Sementara itu, Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda yang memimpin Tim DPR Papua mengatakan, pihaknya tidak menolak revisi UU Otsus. 

DPR Papua hanya tidak setuju jika yang direvisi dua pasal saja, yakni mengenai dana Otsus dan pemekaran. 

“Kalau mau direvisi, sebaiknya secara keseluruhan karena pasal pasal yang ada dalam Undang-Undang Otsus, sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang,” kata Yunus Wonda.

Mengenai pemekaran lanjutnya, DPR Papua juga tidak menolak. Akan tetapi belum saatnya Papua dimekarkan. Sebab, warga asli di sana belum siap.

Jika pemekaran dipaksakan, dikhawatirkan makin membuat orang asli Papua tersingkir di tanahnya.

“Kami orang Papua ini, adalah suku terkecil di negara ini. Mestinya negara memproteksi kami. Pemekaran bukan jaminan mensejahterakan orang asli Papua,” ucapnya.

Ia menambahkan, rakyat Papua tidak minta pemekaran atau Otsus. Aspirasi mereka jelas, dialog dan merdeka. 

“Akan tetapi kami mencoba menyeleasaikan semua ini dalam bingkai NKRI,” kata Wonda. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *