UU Otsus Tak Perlu Direvisi Jika Hanya Fokus Dua Pasal

Metro Merauke – Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, John NR Gobai menyatakan pemerintah tak perlu merevisi Undang-Undang (UU) Otsus Papua apabila hanya akan mengubah dua pasal.

Pernyataan itu dikatakan anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan tersebut, saat Tim DPR Papua bertemu Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR RI di senayan, Senin (21/06/2021). 

Sebelum bertemu Fraksi Demokrat DPR RI, Tim DPR Papua terlebih dahulu menemui Ketua Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay.

DPR Papua kini berupaya melakukan lobi lobi politik kepada fraksi fraksi yang ada di DPR RI, dalam pembahasan revisi UU Otsus yang sedang berlangsung.

Tim DPR Papua membawa hasil kajian Pansus Otsus lembaga itu ke DPR RI, bersama aspirasi masyarakat dan pendapat fraksi DPR Papua yang telah diparipurnakan, 15 Juni 2021.

“Jika yang direvisi dalam UU Otsus hanya dua pasal, yakni tentang tambahan dana Otsus dan pemekaran, sebaiknya diatur lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu, untuk dana Otsusnya,” kata John Gobai saat pertemuan.

Menurutnya, sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, revisi terhadap undang-undang minimal 50 persen.

“Mestinya, hal hal subtansi yang diatur atau dimasukkan dalam Undang-Undang Otsus. Bukan hanya dua pasal saja yang akan direvisi,” kata Gobai saat pertemuan.

Katanya, yang diharapkan orang asli Papua diberi ruang. Pemerintah juga diminta tidak alergi terhadap kelompok berseberangan di Papua.

Menurutnya, lebih baik pembahasan revisi UU Otsus terlambat, yang penting dapat menyelesaikan akar persoalan di Papua, daripada cepat namun tidak menyelesaikan masalah.

“Undang-Undang Otsus mesti benar benar menjadi regulasi untuk kepentingan masyarakat Papua,” ucapnya.

Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR RI, Vera Febyanthy mengatakan, Tim DPR Papua juga mesti melakukan lobi politik terhadap fraksi lain di senayan. 

“Sebab, kalau semua fraksi di DPR RI bisa menyuarakannya, pembahasan revisi UU Otsus dapat ditunda. Masih bisa bergerak, masih bisa berubah,” kata Vera.

Menurut dia, pihaknya sudah mendengar beberapa masukan. Tim tenaga ahli Fraksi Demokrat DPR RI akan memasukkan berbagai aspirasi itu, dalam inventaris masalah fraksi.

“Memang banyak yang aneh. Kenapa revisi ini tidak dibahas melalui MRP dan DPR Papua,” ucapnya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *