Nason Utti: Biarkan Rakyat Papua Menilai Sikap Fraksi NasDem

Metro Merauke – Wakil Ketua Fraksi Gabungan Bangun Papua DPR Papua, Nason Utti menyatakan biarkan rakyat Papua yang menilai sikap Fraksi NasDem, yang tidak memberikan pendapatnya dalam paripurna hasil kajian Pansus Otsus DPR Papua, 15 Juli 2021.

Padahal dalam paripurna itu, tujuh fraksi lain di DPR Papua dan Kelompok Khusus yang beranggotakan 14 legislator melalui mekanisme pengangkatan, menyampaikan pendapat mereka berkaitan dengan revisi UU Otsus Papua, yang tahapannya kini sedang berlangsung di DPR RI.

“Silahkan rakyat Papua yang menilai. Kenapa mereka tidak berpendapat dan tidak hadiri rapat paripurna,” kata Nason Utti, Sabtu (19/06/2021).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu, menyayangkan sikap Fraksi NasDem tersebut. Padahal fraksi itu menempati posisi Ketua DPR Papua, atau mendapat mayoritas suara warga provinsi tertimur Indonesia itu saat pemilihan legislatif 2019 silam.

“Ya, rakyat Papua mestinya mempertanyakan sikap fraksi itu. Kamitujuh fraksi dan Kelompok Khusus akan membawa pokok pikiran rakyat Papua melalui DPR Papua, kepada Pansus Otsus DPR RI,” ujarnya.

Menurutnya, DPR Papua juga akan menyurati DPD RI dan beberapa menteri, di antaranya Menkopolhukam, Menkum HAM, Mendagri serta Menteri Keuangan sebagai tembusan.

Di Jakarta, DPR Papua juga akan melakukan lobi politik dengan semua fraksi di DPR RI. Tujuannya mendorong pokok-pokok pikiran yang disampaikan fraksi-fraksi yang di DPR Papua masuk dalam revisi UU Otsus.

Tim akan dipimpin oleh Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda. DPR Papua akan menyampaikan semua aspirasi itu dan melakukan lobi politik. 

“Kan MRP, MRPB, dan DPR Papua Barat, mereka sudah menyampaikan poin-poinnya,” ucapnya.

Nason Utti mengatakan, tim DPR Papua akan membawa 10 poin kepada para pihak di Jakarta. Salah satu yang diminta adalah menunda revisi UU Otsus, untuk memberi ruang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Dalam UU itu mengamanatkan, revisi tidak dapat dilakukan hanya untuk dua pasal atau di dawah 50 persen. 

“Kalau hanya dua pasal dalam UU Otsus yang akan direvisi, itu bukan revisi namanya. DPR Papua menghendaki pembahasannya mesti sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Nason Utti.

Ia melanjutkan, dengan begitu para pihak mendapat kesempatan memberikan masukan konferehensif. 

“Aspirasi rakyat Papua, juga akan disampaikan secara utuh kepada Pansus Otsus DPR RI dan pemerintah pusat, tanpa mengurangi apapun,” ucapnya. 

Dorong Upaya Dialog Damai Selesaikan Masalah Papua 

Nasion Utti mengatakan, DPR Papua juga akan mendorong upaya dialog damai menyelesaikan masalah Papua, sebagaimana yang pernah dilakukan pemerintah di Aceh beberapa tahun lalu.

Sebab, jika pemerintah dapat berdialog dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, dan melahirkan sejumlah kesepakatan melalui perjanjian Helsinky, mengapa kebijakan serupa tidak dilakukan di Papua. 

Ia berharap Presiden bisa berdialog dengan ULMWP. Apalagi dalam UU Otsus tidak ada kesepakatan dengan rakyat Papua, kecuali hanya Gubernur dan Wakil Gubernur mesti orang asli Papua. Kursi pengangkatan di DPR Papua dan pembentukan MRP.

“Akan tetapi tidak ada penjabarannya. Hanya lembaga saja, sedangkan yang lain tidak berjalan,” ucapnya.

Nason menambahkan, DPR Papua bukan menolak revisi UU Otsus. Akan tetapi memberikan beberapa catatan. Catatan itu di antaranya, RDP yang dilakukan MRP wilayah adat Meepago dan Saireri intinya menolak dan meminta referendum.

Sedangkan RDP di wilayah adat Mamta, Animha dan Laapago tidak dilakukan. Dibubarkan karena alasan keamanan. 

“Hasilnya, DPR Papua telah mengesahkan melalui rapat paripurna,” pungkasnya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *