Pansus Otsus DPR Papua Disarankan Kaji Kembali Definisi OAP

Metro Merauke – Dewan Adat Papua atau DAP mengingatkan Pansus Otsus DPR Papua mengkaji kembali definisi orang asli Papua (OAP) dalam hasil kajiannya tentang Otsus.

Hasil kajian itu telah diparipurnakan DPR Papua dan akan diserahkan kepada pemerintah dan Pansus revisi UU Otsus Papua di DPR RI, sebagai usulan.

Akan tetapi, Sekretaris II DAP, John NR Gobai mengatakan definisi OAP yang akan diusulkan Pansus Otsus dalam hasil kajiannya, mesti dikaji kembali sebab berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat adat Papua.

Ketua Kelompok Khusus DPR Papua itu menyatakan, dalam kajiannya, Pansus Otsus mengusulkan perubahan Pasal 1 huruf (t) Undang-Undang (UU) Otsus mengenai defisinisi orang asli Papua, yang berbunyi “Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.”

Usulan perubahan yang akan diajukan Pansus Otsus, yakni poin (a) menyebutkan OAP adalah “orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia suku-suku asli Papua, yang ayah dan ibunya, atau ayahnya berasal dari rumpun ras Melanesia suku-suku asli Papua.”

Poin (b) berbunyi orang asli Papua adalah “Orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia suku-suku asli Papua yang ibunya berasal dari rumpun ras Melanesia suku-suku asli Papua.”

Dibagian penjelasan, disebutkan alasan menghilangkan frasa “orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua” agar dapat memberi perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua, terutama berkaitan dengan hak hak dasar penduduk asli Papua sebagai upaya mewujudkab harkat, martabat, dan jatidiri orang asli Papua.

“Kita hargai upaya Pansus Otsus untuk memproteksi hak hak dasar orang asli Papua. Namun, kami khawatir itu akan menimbulkan polemik di masyarakat. Sebab, masyarakat adat Papua menganut paham patrilinear atau garis keturunan ayah,” kata John Gobai kepada Kamis (17/06/2021).

Menurutnya, jika usulan perubahan itu akan diusulkan, sebaiknya dikaji kembali. Definisi orang asli Papua mesti disepakati bersama masyarakat adat di lima wilayah adat. 

Katanya, dengan begitu, usulan perubahan yang nantinya didorong Pansus Otsus DPR Papua mendapat legitimasi dari masyarakat adat.

“Dengan menggelar rapat dengar pendapat umum, dapat diketahui apakah masyarakat adat menerima revisi pasal yang mau didorong, ataukah masyarakat adat tetap pada kebiasaan mengikuti garis keturunan ayah,” ujarnya.

Ia mengakui, dalam kasus tertentu di masyarakat adat Papua, tidak bisa dipungkiri anak anak mengikuti marga ibunya. 

Namun, dalam perumusan sebuah regulasi yang sifatnya mengikat nantinya, mesti benar benar mendapat legitimasi dari berbagai pihak. Terutama masyarakat adat Papua.

“Kami harap, sebelum mendorong sesuatu, apalagi hal hal sensitif sebaiknya dibicarakan terbuka. Agar tidak menimbulkan polemik,” ucapnya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *