Perlu Grand Design Pembangunan Ekonomi di Papua

Metro Merauke – Anggota komisi bidang ekonomi DPR Papua, John NR Gobai menyatakan perlu ada grand design pembangunan ekonomi di provinsi tertimur Indonesia itu.

Ia mengatakan, Papua memiliki aset berupa Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) dan Balai Latihan Koperasi (Balatkop). 

Dengan keberadaan BLKI dan Balaktop, dipandang perlu  merumuskan grand design pembangunan ekonomi di Papua, karena pembangunan ekonomi memerlukan manusia terampil.

“Yang perlu didesign adalah pelatihan bagi usia angkatan kerja, baik yang berijazah maupun tidak berijazah melalui BLKI dan Balaktop,” kata John Gobai, Selasa (15/06/2021).

Menurutnya, siswa Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK di Papua, juga dapat magang di industri industri kecil. Mereka yang dilatihpun dapat disalurkan ke perusahaan perusahaan yang memerlukan.

“Pemerintah juga menggandeng perusahaan untuk memanfaatkan BLK sebagai tempat pelatihan calon karyawannya,” ujarnya.

Strategi lainnya kata Gobai, peserta pelatihan BLK atau Balatkop yang ingin mengembangkan usaha sendiri mesti didukung. Begitu juga, mereka yang telah memiliki usaha.

Selain itu, perlu ada permodalan yang disiapkan pemerintah atau perbankan untuk pengembangan usaha, dengan jaminan dari pemerintah.

Pemerintah juga mesti membentuk penyuluh ekonomi, yang rutin mengunjungi usaha yang dikembangkan masyarakat, untuk pembinaan dan pengawasan.

“Pemerintahpun berkewajiban menyediakan pasar bagi kelpmpok usaha, jika perlu sampai ekspor,” ujarnya.

Ia mengatakan, untuk mengatur tahapan tahapan ini memang diperlukan dana yang cukup. 

Untuk itu diharapkan struktur APBD Papua juga mesti memprioritaskan pembangunan ekonomi. 

Gobai menyarankan, pengelolaan dana Otsus Papua, dana pemberdayaan ekonomi dimasukan ke pos anggaran urusan bersama. Pengaturannya oleh provinsi, seperti anggaran perumahan, KPS dan beasiswa.

Ketua Kelompok Khusus di DPR Papua itu menambahkan, manusia unggul tidak harus sekolah hingga ke luar negeri. Manusia unggul juga dapat tercipta dengan pendidikan vokasi dan pendidikan soft skill.

Sebab, memanfaatkan aset yang dimiliki Pemprov Papua untuk kepentingan pembangunan ekonomi sangat penting. Orang Papua tidak hanya memerlukan, jalan dan jembatan.

“Masyarakat Papua juga memerlukan dana pengembangam ekonomi. Dibuat grand design pembangunan ekonomi, agar kita mewujudkan visi Papua mandiri, bangkit dan sejahtera yang berkeadilan,” kata legislator Papua melalui mekanisme pengangkatan itu. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *