Banyak yang Mesti Dibenahi Dibalik Keberhasilan Otsus Papua

Metro Merauke – Salah satu intelektual Papua, Frans Maniagasi menyatakan banyak hal mesti dibenahi dibalik keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Ia mengakui, selama 20 tahun Otsus Papua, banyak perkembangan dan  kemajuan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan di Tanah Papua.

Di antaranya, aspek pembangunan, pemerintahan, sosial, ekonomi, pendapatan daerah (keuangan), politik hingga sumber daya manusia. 

Akan tetapi, di balik kemajuan pembangunan dan keberhasilan implementasi Otsus itu, tidak dapat dipungkiri banyak hal yang perlu dibenahi. Sebab, belum sepenuhnya menyentuh berbagai masalah mendasar seperti amanat UU Otsus.

“Terutama terhadap peningkatan kesejahteraan dan keadilan bagi  orang asli Papua, yang menjadi subjek dan objek pelaksanaan Otsus,” kata Frans Maniagasi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/06/2021).

Katanya, revisi kedua UU Otsus kini merupakan inisiatif pemerintah pusat. Akan tetapi, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo ketika itu, telah menyurati Gubernur Papua dan Papua Barat.

Kedua gubenur diminta menyiapkan revisi UU Otsus, berkenan berakhirnya Dana Otsus dua persen pada 2021. Surat Mendagri tertanggal 12 Juli 2019 itu, juga ditembuskan kepada DPR Papua, DPR Papua Barat, Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat.

“Meski revisi hanya Pasal 34 tentang keuangan dan Pasal 76 mengenai pemekaran wilayah atau provinsi, namun saya berharap, masukan dapat dijadikan materi yang bisa diakomodir dalam revisi kali ini,” ujarnya.

Ketua Forum Sabang Merauke ini, telah menyerahkan 10 pokok pikiran kepada Panitia Khusus atau Pansus revisi UU Otsus Papua di DPR RI, saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Jakarta, 3 Juni 2021.

Pokok pikiran itu di antaranya, revisi Pasal 34 angka 3 huruf (e), dimana pemerintah berencana menambah persentase dana Otsus dari 2 persen menjadi 2,25 persen patut diapresiasi. 

Hanya saja perlu grand design dalam rangka pemanfaatan, pengawasan, pertanggungjawaban dan evaluasi dana Otsus.

Grand design tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah, termasuk dalam struktur APBD provinsi dan kabupaten/kota. 

Selain itu, perlu ada satu bagian tersendiri dalam pemanfaatan, hingga pertanggungjawabannya.

Katanya, pada Pasal 7 UU Otsus Papua, DPR Papua mempunyai tugas dan wewenang memilih gubernur dan wakil gubernur. 

Sebab, ini merupakan salah satu nilai kekhususan dari UU Otsus, maka ke depan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dipandang mesti dikembalikan ke DPR Papua. Tidak lagi melalui pemilihan langsung.

“Kita berharap, itu akan mengurangi biaya, tenaga, waktu lebih efisien dan efektif, mengingat situasi dan kondisi geografis, hubungan komunikasi, transportasi, serta faktor sosial budaya, tingkat pemahaman dan pengetahuan politik masyarakat Papua yang masih variatif,” ucapnya.

Selain itu katanya, sekalipun pemerintah pusat inginan melakukan pemekaran provinsi secara langsung, karena kepentingan strategi nasional, namun mengingat kekhususan UU Otsus, pemekaran provinsi mesti melalui persetujuan MRP dan DPR Papua. 

Begitu juga syarat syarat seperti yang diamanatkan dalam Pasal 76 UU Otsus, maka pemerintah mesti melakukan konsultasi dengan kedua institusi tersebut. Ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap hak hak dasar masyarakat Papua. 

“Yang terpenting, pemerintah dan pemerintah provinsi perlu menyusun dan membuat grand design tentang pemekaran provinsi maupun kabupaten/kota di Tanah Papua,” kata Frans Maniagasi.

Bekas wartawan Media Indonesia itu mengatakan, karena revisi ini adalah usul inisiatif pemerintah, maka perlu disampaikan kepada Pansus DPR RI agar dalam revisi di bagian ketentuan penutup, perlu ditambahkan satu pasal, bahwa pasal pasal yang belum dilaksanakan sama sekali selama 20 tahun penyelenggaraan UU Otsus, diperhatikan dan dilaksanakan secara sungguh sungguh, baik oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Ia menambahkan, apapun di Tanah Papua setelah Revisi kedua Undang-Undang Otsus, mesti memperkokoh national building ke Indonesia-an, dengan menghormati dan menghargai hak hak dasar masyarakat Papua. 

Ini seperti yang diamanatkan oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Cuma dengan itu, Undang-Undang Otsus Papua akan bermakna terhadap keberlanjutan dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *