PH PB PON Siapkan Berbagai Bukti Hadapi Gugatan di PTUN

Metro Merauke – Tim penasihat hukum atau PH Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional atau PB PON ke-20 Papua, menyiapkan berbagai bukti menghadapi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

PT Avantgarde mengajukan gugatan terhadap PB PON ke PTUN Jayapura, karena menilai ada kekeliruan dalam menentukan pemenang tender opening and closing ceremony atau OCC PON, oleh PB PON Papua.

PT Avantgarde merupakan satu di antara tiga perusahaan yang mengikuti tender OCC beberapa waktu lalu.

Satu di antara PH PB PON Papua, Hani Tanama mengatakan, telah dilakukan pemeriksaan awal terhadap gugatan PT Avantgarde di PTUN Jayapura, pertengahan pekan lalu.

“Kami, tim kuasa hukum siap menghadapi [gugatan] ini. Kami akan memberikan jawaban, dua pekan setelah pemeriksaan awal. Kami siap memberikan bukti yang ada,” kata Hani Tanama, akhir pekan lalu.

Menurutnya, dua objek tuntutan penggugat berkaitan dengan tuntutan pengumumam pemenang lelang dan tuntutan pemenang  beauty contest atau presentasi dalam bentuk video, saat tender OCC.

“Kami diminta menjelaskan, dan kami sudah jelaskan. Prinsipnya proses tender OCC sudah sesuai  aturan yang ditetapkan ketua umum [PB PON],” ujarnya.

Katanya, dalam pemeriksaan tahap awal, penggugat melakukan beberapa kekeliruan. Majelis hakimpun meminta penggugat memperbaiki materi gugatannya.

Sebab dalam gugatan itu ada lima pihak tergugat. Mereka adalah Ketua Pokja PB PON sebagai tergugat satu, Ketua ULP PB PON sebagai tergugat dua, KONI Papua, Disorda Papua dan Gubernur Papua sebagai tergugat tiga, empat dan lima.

“Persoalannya adalah tergugat tiga, empat dan lima, karena mereka sebenarnya tidak menjadi objek. Itu kekeliruan yang mestinya tidak boleh terjadi dalam gugatan, oleh seorang kuasa hukum,” ucapnya.

Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) PB PON Papua, Fredy Wally mengatakan, dalam proses tender pihaknya berpedoman pada Peraturan Ketua Umum PB PON Nomor 15/01/2021.

Pasal 8 Peraturan Ketua Umum PB PON disebutkan, yang berhak menetapkan pemenang tender adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Saat beauty contest (presentasi dengan video), dewan juri memberikan nilai tertinggi kepada PT Avantgarde. Namun bukan berarti perusahaan itu mutlak menang tender. 

“Hasil itu telah kami sampaikan sebagai usulan penetapan pemenang kepada KPA,” kata Fredy Wally.

Akan tetapi, dengan berbagai pertimbangan dan data data dari Kemenpora, PB PON kemudian menetapkan perusahan lain, PT Royalindo sebagai pemenang tender OCC PON.

Katanya, PT Avantgarde memang terlibat dalam OCC Tafisa Games yang diselenggarakan Kemenpora beberapa tahun lalu.

Namun hingga kini dampak pelaksanaan event itu masih berproses hukum di Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Pembayaran yang diterima perusahaan itupun baru 70 persen.

Ia mengatakan, ini menjadi masalah ketika pihaknya mengusulkan PT Avantgarde untuk ditetapkan sebagai pemenang tender OCC kepada KPA PB PON. 

“Kami ke Kemenpora bertemu Deputi I. Deputi menyatakan pengalaman yang disampaikan PT Avantgarde, tidak benar,” ujarnya.

Menurutnya, dari surat perintah membayar pada 2016 yang dikeluarkan Menpora, tidak ada pembayaran anggaran sebesar Rp 96 miliar dalam Tafisa Games.

Pada saat pelaksanaan Tafisa Gemes, ada dana hibah dari Pemda DKI Jakarta. Akan tetapi tidak lebih dari dana APBN yang dialokasikan di Kemenpora yakni Rp 8 miliar.

“Nilai kontrak yang diprsentasikan PT Avantgarde senilai Rp 96 miliar. Kami klarifikasi ke Kemenpora dan kami dapat DPA pelaksanaan OCC Tafisa Gemes. Anggarannya Rp 8,6 miliar lebih masuk di Deputi I. Namun yang ditenderkan Rp 6,5 miliar karena yang lain untuk pengelola,” kata Fredy Wally. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *