Penggugat PB PON Diduga Lakukan Mal Admistrasi

Metro Merauke – PT Avantgarde, pihak yang mengajukan gugatan terhadap Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional ke-20 (PB PON) Papua, justru diduga melakukan mal administrasi.

Ketua Harian PB PON Papua, Yunus Wonda mengatakan pihaknya menduga itu, sebab data dan presentasi yang disampaikan perusahaan tersebut tidak sesuai bukti yang ada.

PT Avantgarde, satu di antara tiga perusahaan yang mengikuti tender dan beauty contest (prensetasi video) opening and closing ceremony atau OCC PON ke-20, beberapa waktu lalu.

Perusahaan ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Sebab, menilai ada kekeliruan dalam penentuan pemenang tender OCC PON. 

PT Avantgarde berpendapat mereka yang mestinya memenangkan tender, karena mendapat nilai tertinggi dari dewan juri saat beauty contest. Akan tetapi PB PON justru menetapkan perusahaan lain sebagai pemenang tender.

Namun menurut Yunus Wonda, PT Avantgarde justru diduga melakukan penipuan publik dan mal administrasi. Beberapa data dan informasi yang disampaikan tidak benar.

Perusahaa ini mengaku pernah melaksanakan pekerjaan dengan nilai puluhan miliar. Namun kenyataannya tidak seperti itu. 

“Bagi kami, PT Avantgarde juga sedang melakukan penipuan publik. Mal administrasi. Mereka menyampaikan seakan pernah melakukan pekerjaan hingga puluhan miliar. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Bukti [kami] semua lengkap,” kata Yunus Wonda akhir pekan kemarin.

Katanya, PB PON mesti meluruskan mengenai gugatan hukum yang dilakukan PT Avantgarde.

Menurutnya, ada tiga perusahaan yang mengikuti presentasi tender OCC PON di Jakarta beberapa waktu lalu. Perusahaan itu, yakni PT Avantgarde, PT Royalindo Expoduta, dan PT Interforum Convex.

Ada dewan juri yang bertugas menilai presentasi setiap perusahaan. Akan tetapi dewan juri tidak berhak memutuskan siapa pemenang tender. 

Hasil penilaian dewan juri mesti disampaikan ke Kelompok Kerja atau Pokja PB PON. Internal PB PON yang akan memutuskan siapa yang dianggap layak menerima tender OCC.

“Kami akan lihat apakah penilaian itu layak didapat atau ada hal lain yang mesti kami lihat. Paling utama kami lihat, bagaimana mereka dapat mengangkat budaya asli Papua. Bukan masalah pesta kembang apinya dan lainnya,” ujarnya.

Katanya, ketika presentasi PT Royalindo Expoduta yang mendapat giliran terakhir mesti menyampaikan presentasinya secara manual. Sebab, entah mengapa tiba tiba terjadi gangguan sistem. 

Namun dari presentasi manual itu, PB PON menilai perusahaan ini benar benar komitmen mengutamakan budaya Papua saat OCC nantinya.

“Kami mau PON ini luar biasa. Minimal menyamai Asean Games. Ini harapan kami, karena setelah 50 tahun baru kami dipercaya menggelar event ini. Makanya kami anggarkan OCC hingga Rp 450 miliar,” ucapnya.

Kata Yunus Wonda salah satu syarat tender adalah, perusahaan itu pernah mengerjakan event yang sama atau OCC. Nilainya harus lebih besar dari Rp 450 miliar, yang dianggarkan oleh PB PON untuk OCC, atau minimal 20 persen dari itu.

Ia mengakui, PT Avantgarde pernah ambil bagian dalam OCC Tafisa Games di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). 

Dalam presentasinya perusahaan ini mengklaim anggaran OCC Tafisa Games ketika itu senilai Rp 96 miliar.

Akan tetapi ketika PB PON meminta data semua perusahaan yang ikut tender OCC PON ke-20, ke Kemenpora, berbeda dengan prensentasi PT Avantgarde.

Data dari Kemenpora menyebutkan perusahaan itu tidak pernah melakukan pekerjaan sebesar Rp 96 miliar. Hanya mengerjakan kegiatan senilai Rp 6 miliar hingga Rp 8 miliar. 

“Presentasi mereka dari sisi mengangkat budaya Papua, juga kami nilai belum sesuai keinginan kami. Sementara Royalindo sudah mengerjakan kegiatan yang anggarannya ratusan miliar. Pernah mengangani event Asean Games. Kami putuskan Royalindo yang menang tender,” kata Wonda.

Wakil Ketua DPR Papua itu mengatakan, sejak awal pihaknya sudah mengingatkan PT Avantgarde, agar tidak melakukan upaya hukum. 

Sebab semua kegiatan pendukung PON dikerjakan oleh mereka, yang nilainya berkisar Rp 72 miliar, dan sudah teken kontrak. 

“Kami mau sampaikan kepada publik, PON tetap akan dilaksanakan. Tidak boleh ada yang berupaya menghambat pelaksanaan PON,” tegas Wonda. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *