BPJS Ketenagakerjaan Merauke Bahas Program Baru

Metro Merauke – BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Merauke, Papua mengadakan dialog ineteraktif dengan tema, Pentingnya Perlindungan Jaminan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja.

Dialog dimaksud untuk menambah wawasan pengetahuan masyarakat tentang manfaat program BP Jamsostek bagi masyarakat luas.

Kepala BP Jamsostek Merauke, Alamsyah Ali memaparkan, berdasarkan UU 24 tahun 2011, ada lima macam jaminan sosial, yakni jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Kemudian, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JKT), Jaminan Kematian (JKm) dan Jaminan Pensiun (JP), yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020, tugas BPJS Ketenagakerjaan bertambah dengan program baru, yakni program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Foto bersama usai penyerahan santunan kepada peserta BP Jamsostek Merauke.

“JKP ini diberikan kepada pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” ujar Alamsyah Ali.

Dijelaskannya, setiap program BP Jamsostek punya manfaat dan keuntungan bagi peserta maupun kepada ahli waris. Sebab, disamping iurannya yang murah, tetapi juga manfaatnya sangat besar bagi peserta.

Contoh, iuran bagi pekerja formal untuk dua program hanya Rp 18.990, yang meliputi JKK Rp 8.440 dan JKM Rp 10.550. Totalnya saja sudah sesuai dengan prinsip jaminan sosial.

Untuk nelayan, per bulan iurannya hanya Rp 16.800 terdiri dari JKK Rp 10.000 dan JKm Rp 6.800. Belum lagi beasiswa dan santunan yang diberikan ketika peserta meninggal dunia. “Beasiswa mulai dari TK sampai perguruan tinggi, maksimal Rp 174.000.000,”katanya.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Merauke, Keliopas Ndiken mengatakan, JKP adalah jaminan sosial diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK dengan manfaaf berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan. “Syaratnya peserta yang menerima JKP harus bersedia bekerja kembali,” ujarnya.

Devinisi bekerja kembali menurut penjelasan dari PP 37 tahun 2021, adalah dia bekerja sebagai pegawai atau dia membuka usaha. Manfaat JKP dapat diajukan setelah peserta memiliki masa iuran paling sedikit 12 kali dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut pada BPJS Tenaga Kerja sabelum terjadinya PHK.

Wakil Bupati Merauke H. Riduwan mengatakan, pemerintah daerah mendukung program BPJS Ketenagakerjaan, dengan harapan seluruh pekerja tercover dalam BP Jamsostek.

“Karena BP Jamsostek adalah mitra pemerintah dalam menjamin jaminan sosial kepada peserta. Kita berharap, seluruh tenaga kerja di perusahaan besar maupun kecil, dan dari honorer nantinya akan tercover sebagai kepesertaan BP Jamsostek,” katanya. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *