AJI Kecam Pemberitaan Tak Akurat Pernyataan Bekas Tokoh OPM

Metro Merauke – Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia mengecam pemberitaan sejumlah media, terkait pernyataan bekas tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Umum AJI Indonesia Sasmito Madrim mengatakan, pekan lalu sejumlah media melakukan kesalahan fatal dalam pemberitaan. Sebab serta merta mengutip siaran pers dikeluarkan Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi, Kamis (06/05/2021). 

Media massa keliru menuliskan nama narasumber sesuai rilis tersebut, tanpa melakukan verifikasi.

Menurutnya, kesalahan berawal ketika media massa mengutip siaran pers Satgas Nemangkawi mengenai webinar “Memahami Papua, serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaborarif dan Holistik”. Dialog yang gelar di Jakarta itu, diselenggarakan Indonesia Publik Institute (IPI), Kamis (06/05/2021).

“Rilis itu memuat pernyataan seorang yang disebut Nicholas Youwe, mantan tokoh senior pendiri Organisasi Papua OPM. Namun, Nicholas Youwe atau biasa ditulis Nicolaas Jouwe telah meninggal dunia, 16 September 2017,” kata Sasmito Madrim, Senin (10/05/2021).

Katanya, setelah ramai di lini massa, narasumber yang dimaksud ternyata tokoh OPM lainnya, Nicholas Messet atau Nick Messet. 

AJI Indonesia berpendapat, penulisan nama narasumber yang keliru, serta sikap penulis berita yang tidak menguji sumber informasi melanggar pasal 1 dan pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan Dewan Pers.

Menurutnya, kesalahan berjamaah juga terjadi karena media massa terutama pelanggan Kantor Berita Antara serta merta mengutip berita berjudul “Pendiri OPM Sebut Veronica Koman Tak Berhak Bicara Masalah Papua” yang dipublikasikan Minggu (09/05/2021) oleh kantor berita pemerintah itu.

“Kantor Berita Antara telah mengakui keliru dan melakukan koreksi serta permintaan maaf atas kesalahan pemberitaan itu. Sayangnya, klarifikasi dan permintaan maaf belum diikuti media massa, baik yang mengutip Antara maupun mengutip secara langsung dari rilis Satgas Nemangkawi,” ujarnya.

Sastimo Madrim mengatakan, alih-alih melakukan koreksi dan meminta maaf, sebagian media online menambah kesalahan dengan mencabut pemberitaan tersebut. Padalah perbuatan mencabut berita tanpa klarifikasi atau ralat, melanggar poin 4 dan poin 5 dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber.

“AJI Indonesia sebagai organisasi jurnalis yang peduli terhadap kepatuhan jurnalis dalam menaati Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber, menyesalkan dan mengecam kesalahan tersebut,” ucapnya.

AJI Indonesiapun menyerukan tiga poin. Pertama, meminta setiap jurnalis dan media massa harus skeptis saat menerima informasi termasuk siaran pers. 

Sebab, tugas jurnalis adalah melakukan disiplin verifikasi dan cover both side, agar berita yang dihasilkan akurat serta berimbang.

Kedua, bagi media siber untuk tidak mencabut berita yang keliru. Melainkan segera melakukan klarifikasi, koreksi dan meminta maaf serta memuat hak jawab pihak yang dirugikan akibat kesalahan dalam pemberitaan tersebut.

Ketiga, dalam kasus sarat kepentingan terutama dugaan pelanggaran HAM di Papua, jurnalis sebagai watch dog harus bersikap dan bertindak independen, objektif dan berimbang. 

Tidak mengandalkan satu sumber saja dalam pemberitaannya. Melainkan menggali berbagai narasumber agar publik mendapatkan informasi dan pemahaman yang akurat, berimbang dan komprehensif. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *