SMA Negeri I Merauke Launching Pendidikan Inklusif

Metro Merauke – Pemerintah mewujudkan adanya pendidikan inklusif. Hal tersebut ditandai dengan launching SMA Negeri I Merauke sebagai penyelenggara pendidikan inklusif oleh Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua, Christian Sohilait, Senin (3/5).

Hal tersebut mengacu pada Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas PPAD Provinsi Papua Nomor 1884/1136/PPAD/IV/2021 tanggal 24 April 2021, SMA Negeri 1 Merauke berhak menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Kepala SMA Negeri Merauke, Sergius Womsiwor menerangkan, pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan, yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk belajar dengan menerapkan pola pelayanan penanganan berbasis pada masalah anak.

Dengan dikantonginnya SK sebagai penyelenggara pendidikan inklusif tingkat SMA di Merauke, kata Sergius Womsiwor, sebagai payung hukum pihaknya dalam pelaksanaan maupun dasar untuk mempertanggunjawabkan kepada publik.

“Saya sebagai eksekutor di lapangan tidak ada kata menyerah dan berhenti berfikir, bekerja untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dicontohkan Womsiwor, bila sebelumnya anak didik yang bermasalah kemudian ke luar atau dikeluarkan. Namun, dengan penerapan (pendidikan inklusif) hal tersebut dipastikan sudah tidak terjadi. Sebab, pihaknya menempatkan sekolah sebagai lembaga pendidikan, bukan sebagai lembaga pengadilan.

“Ada lagi, umumnya untuk melakukan ujian susulan sebanyak dua kali. Sedangkan di SMA Negeri I, ujian susulan dapat dilakukan hingga 4 kali untuk pendampingan anak didik. Itu yang dimaksud dengan inklusif. Itu sebabnya saya berusaha mendapatkan SK sebagai pelayanan inklusif,” bebernya kepada wartawan.

Ketika disinggung mengenai kehadiran anak aibon di Merauke yang didominasi berusia produktif, Womsiwor mengaku, permasalahan tersebut pun menjadi perhatian tersendiri untuk dilakukan penanganan.

“Saya sudah memiliki konsep cara penangananya, ini akan kita jelaskan ke publik melalui kajian ilmiah. Dengan harapan upaya dalam penanganan masalah pendidikan dapat dilakukan bersama-sama, termasuk dukungan legislatif lewat penganggaran,” terangnya.

Pihaknya berharap, dengan dijadikannya SMA Negeri I Merauke sebagai icon pendidikan inklusif, ke depan dapat berjalan optimal, kemudian ditularkan untuk yang lainnya. Dengan begitu, secara perlahan berbagai permasalahan pendidikan di daerah teratasi.

Pada kesempatan itu Kepala DPPAD Papua menjelaskan, sebagai penyelenggara sekolah inklusif, selain SMA Negeri I melakukan kegiatan belajar formal, juga melayani kegiatan pendidikan di luar. “Menolong anak-anak yang punya keterbatasan atau non formal,” ujarnya.

Menurut Christian Sohilait, pendidikan inklusif perlu dihadirkan, sebagai wujud untuk meningkatkan pendidikan di Papua yang diketahui masih banyak mengalami permasalahan. Salah satunya, penanganan masalah anak dengan lem aibon.

“Ada 9 kabupaten di Papua yang memiliki masalah dengan anak aibon, termasuk di Merauke. Penanganan masalah ini (anak aibon) tugas semua orang. Ini selaras dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional, kita bersama-sama bertekad mewujudkan merdeka belajar,”tandasnya. (Nuryani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *