Pelabelan Teroris Dikhawatirkan Berdampak Luas

Metro Merauke – Palabelan teroris kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) oleh pemerintah, dikhawatirkan akan berdampak luas terhadap orang Papua pada umumnya. 

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura atau BEM USTJ dimisioner, Alexander Gobay mengatakan, orang Papua pada umumnya, berotensi terimbas palabelan itu.

Menurut bekas tahanan politik Papua itu, palabelan teroris juga berpotensi makin membatasi ruang berpendapat kepada berbagai kalangan di Papua.

Publik di Papua mungkin saja akan dianggap sebagai teroris, ketika mengkritik pemerintah. Apakah itu mahasiswa, aktivis atau kelompok masyarakat.

“Ke depan, mereka yang berpendapat di muka umum atau menggelar diskusi, dapat dipandang sebagai teroris atau pendukung teroris. Apalagi kalau dianggap bertentangan dengan negara,” kata Alexander Gobay, Selasa (04/05/2021).

Ia juga khawatir, pelabelan teroris memelihara bibit rasisme dan diskriminasi berkelanjutan terhadap warga Papua secara umum.

Alexander Gobay menegaskan, pemerintah boleh saja menganggap Organisasi Papua Merdeka sebagai KKB, dan malabelinya sebagai teroris. Akan tetapi, bagi orang Papua, pihak yang dianggap KKB oleh negara, selama ini memperjuangkan kebebasan masyarakatnya.

“Pelabelan ini tidak masuk akal. OPM kan memperjuangkan kebebasan. Hak hak manusia, hak hidup, membebaskan orang Papua dari segala kekerasan yang diduga dilakukan negara ini,” ucapnya.

Akademisi Universitas Pelita Harapan, Adriana Elisabeth mengatakan, keputusan pelabelan teroris terhadap pihak yang dianggap pemerintah sebagai KKB, bukan merupakan solusi utama penyelesaian konflik.

Menurut Adriana yang selama ini aktif terlibat dalam Jaringan Damai Papua, label teroris justru dikhawatirkan membuat siklus kekerasan makin meningkat di Papua. 

“Cara damai harus tetap dilakukan. Misalnya membuka komunikasi dengan otoritas di Papua,” kata Adriana pekan lalu.

Pemerintah diingatkan berhati-hati dalam melancarkan operasi penanganan terorisme di Papua. Sebab, pihak asing bisa saja ikut campur kalau pemerintah melanggar HAM secara masif dalam operasi tersebut. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *