Bapemperda DPR Papua Prioritaskan Lima Raperda

Metro Merauke – Sebanyak lima rancangan peraturan daerah atau raperda menjadi prioritas Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, untuk segera dirampungkan.

Ketua Bapemperda DPR Papua, Emus Gwijangge mengatakan, pihak manargetkan lima raperda itu dapat disahkan dalam paripurna non-APBD, Mei atau Juni 2021 mendatang. 

“Kami fokus agar lima raperda dapat disahkan dalam non -APBD. Sejak tahun lalu kami sudah membahas lima raperda itu. Namun karena situasi pandemi korona, sehingga kami tidak dapat berbuat banyak,” kata Emus Gwijangge belum lama ini.

Lima raperda yang menjadi fokus Bapemperda DPR Papua adalah Raperda tentang kampung adat, Rerda penyelamatan dan pengelolaan danau di Provinsi Papua, Raperda hak Ulayat masyarakat hukum adat.

Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, dan Raperda perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan PON 20 di Provinsi Papua.

Katanya, raperda itu telah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, awal Desember 2020 lalu.

“Kemendagri sudah menyetujuinya, dan telah mengirim hasil konsultasi kepada kami sejak sebulan lalu. Ada beberapa catatan dari Kemendagri,” ujarnya.

Emus Gwijangge mengatakan, nantinya catatan dari Kemendagri itu akan dibahas pihaknya bersama Biro Hukum Pemprov Papua. 

Kedua pihak akan melakukan harmonisasi draf raperda, sesuai catatan dari Kemendagri.

Bapemperda kemudian akan mengusulkan ke Badan Musyawarah atau Bamus DPR Papua, agar memutuskan pelaksanaan paripurna pengesahan. 

Setelah diparipurnakan,  dikembalikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk diregistrasi. 

“Kalau disetujui akan diregistrasi dan dimasukan ke dalam lembaran daerah. Setalahnya, sudah bisa diberlakukan,” ucapnya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *