Akhiri Kekerasan di Papua, NKRI atau Mardeka Urusan Belakangan

Metro Merauke – Satu di antara pegiat HAM di Papua, Theo Hesegem mengatakan, pemerintah mesti mencari format baru mengakhiri kekerasan di Papua.

Ia mengatakan, ini bukan mengenai NKRI atau Papua merdeka. Kedua pandangan itu urusan belakang. Terpenting kini, bagaimana mengakhiri kekerasan di Bumi Cenderawasih.

Sebab selama ini, kekerasan di sana telah mengorbankan berbagai pihak. Aparat keamanan, warga sipil, hingga mereka yang dianggap pemerintah sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB.

“Soal Papua merdeka atau NKRI, itu urusan belakangan. Abaikan dulu itu, tapi bagaimana mengakhiri kekerasan atau pertumpahan darah yang selalu terjadi di Papua. Itu dulu,” kata Theo Hesegem beberapa hari lalu.

Akan tetapi, Theo tidak sependapat jika pemerintah mengakhiri kekerasan di Papua dengan cara pendekatan keamanan, atau melabeli pihak yang dianggap berseberangan dengan negara sebagai teroris.

Ia khawatir, strategi itu justru makin memperuncing suasana di Papua. Meningkatkan tensi konflik bersenjata antara aparat keamanan dengan kelompok bersenjata. Situasi itu akan memicu makin masifnya kekerasan di sana.

“Semua kembali pada niat kedua pihak. Jika pemerintah serius menyelesaikan konflik Papua dengan cara damai, mesti menyiapkan format baru. Tidak mengedepankan pendekatan keamanan,” ujarnya.

Theo yakin, ada yang bisa menjembatani kedua pihak untuk berunding. Pihak yang netral, yang tidak memihak pada kubu tertentu.

Hanya saja selama ini mungkin pemerintah tidak punya niat. Enggan mencari atau mendekati pihak yang memiliki kemampuan sebagai mediator perdamaian. 

Sebab, perundingan damai itu bisa terjadi kalau kedua pihak yang terlibat konflik, sepakat menunjuk siapa yang akan menjadi mediator atau fasilitator. 

“Saya pikir Indonesia punya pengalaman baik menyelesaikan konflik seperti di Aceh,” ucapnya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *