KKB Papua Resmi Ditetapkan Sebagai Teroris

Metro Merauke – Pemerintah resmi menetapkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua, sebagai teroris.

Penetapan itu disampaikan Menkopolhukam, Mahfud MD dalam keterangan pers di Jakarta, yang disiarkan secara daring, Kamis (29/04/2021).

Mahfud MD mengatakan, penetapan KKB sebagai teroris sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018. 

Dalam UU itu disebutkan, teroris itu adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan dan mengorganisasikan terorisme.

Sedangkan terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban secara massal atau kerusakan dan kehancuran objek vital strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik dan keamanan.

“Berdasar definisi yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka apa yang dilakukan oleh KKB, bersama segala organisasinya, dan orang orang yang berafiliasi dengannya, adalah tindakan teroris,” kata Mahfud MD.

Katanya, penetapan teroris terhadap KKB juga berdasarkan pandangan dan sikap pemerintah mengenai eskalasi kekerasan di Papua beberapa hari terakhir.

Pemerintah sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan berbagai kalangan. Di antaranya, Ketua MPR, BIN, TNI dan Polri. 

Selain itu, banyak tokoh masyarakat, tokoh adat Papua, pimpinan di Papua baik pemda maupun DPRD, yang datang ke pemerintah, atau ke Menkopolhukam.

Para pihak itu mendukungan Pemerintah Indonesia, melakukan tindakan yang diperlukan, menangani kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua.

“Sejalan dengan itu semua, dengan pernyataan pernyataan mereka itu, maka pemerintah menganggap organisasi dan orang orang di Papua yang melakukan kekerasan masif, dikategorikan sebagai teroris,” ujarnya.

Menkopolhukam mengatakan, pemerintah sudah meminta Polri, TNI, BIN dan aparat terkait, segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum. Jangan sampai menyasar masyarakat sipil.

“Mereka itu melakukan gerakan separatisme, yang kemudian tindakan tindakannya merupakan terorisme,” ucapnya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *