Kembali, 4 Kabupaten Bertemu Bahas Percepatan Pemekaran PPS

Metro Merauke – Empat kabupaten di selatan Papua kembali melakukan pertemuan di Merauke, Senin (26/4), guna membahas percepatan pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS).

Rapat koordinasi dipimpin Ketua Tim PPS, Thomas Eppe Safanpo dan dihadiri langsung Bupati Merauke, Bupati Asmat, Bupati Mappi dan perwakilan Pemkab Boven Digoel.

Dikatakan Ketua tim pemekaran yang juga Wakil Bupati Asmat, Thomas Eppe Safanpo, pertemuan bersama empat kepala daerah di selatan Papua, Bupati Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel kali ini difokuskan untuk membahas dua agenda penting.

“Masing-masing untuk membahas rencana kerja tim PPS maupun komitmen dana hibah tiap daerah untuk mendukung kelancaran proses PPS. Anggaran yang dibutuhkan itu termasuk untuk membiayai pengiriman delegasi terkait pengesahan struktur organisasi, baik komposisi dan susunan personalia tim untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sampai ke pusat,” ujarnya kepada wartawan.

Disinggung mengenai Kabupaten Pegunungan Bintang yang sebelumnya diwacanakan ikut bergabung dalam PPS, Safanpo menegaskan, bahwasannya Pegunungan Bintang telah menyakan menolak bergabung di dalam PPS dengan berbagai pertimbangannya.

“Apa yang telah disampaikan Bupati Merauke Romanus Mbaraka, bahwa Pegunungan Bintang menolak bergabung dengan PPS memang itu benar. Apakah penolakan Pegubin nantinya diterima pemerintah atau tidak, kalau tdak bergabung (dengan PPS) solusinya seperti apa, ini yang akan dikomunkasikan bersama. Prinsipnya, kami hanya menyampaikan aspirasi masyarakat dan yang tentukan adalah pemerintah pusat, yang menyusun dan tentukan undang-undang,” terangnya.

Ditambahkan Safanpo, pertemuan 4 kabupaten untuk membahas pemekaran wilayah memang sudah dilakukan sebeberapa waktu sebelumnya. Hanya saja, kerja-kerja tim PPS saat itu terkendala, akibat pandemi. Sehingga, katanya, saat ini tim kerja PPS yang permanen telah dibentuk akan segera melakukan kegiatan untuk mendorong percepatan terbentuknya daerah otonomi baru, PPS.

“Revisi Undang-undang Otonomi Khusus dilakukan paling lambat 31 Juli, jadi agenda kerja kita tidak lebih dari Juli, karena Agustus 2021, pembahasan APBN 2022 sudah dimulai. Dan rencana pemekaran provinsi hanya dilakukan dalam kerangka undang-undang Otsus, sehingga kita kejar tenggat waktu ini,” bebernya.

Hal lain yang tak kalah penting, tambahnya, diawal Bulan Mei, DPR RI dan pemerintah akan melaksanakan rapat dengar pendapat di Jayapura, Papua. Ketua tim PPS meminta 4 bupati bersama perwakilan elemen masyarakat hadir dalam pertemuan tersebut untuk menyampaikan aspirasinya guna memperkuat usulan pemekaran wilayah.

“Karena belakangan ini isu penolakan pemekaran yang dikemukakan bahwa ide dan aspirasi pemekaran hanya kepentingan kaum elit politik, bukan dari masyarakat. Sehingga rapat dua hari jadi sangat penting untuk persiapkan menuju terbentuknya PPS.”

Sementara itu Bupati Merauke, Romanus Mbaraka mengatakan, pertemuan kali ini dilakukan bertujuan guna mendorong PPS secara menyeluruh. Untuk itu, katanya, pemenuhan kelengkapan persyaratan teknis perlu segera dilakukan.

“Komunikasi politik harus dibangun dan harus dilakukan ril. Kita memiliki komitmen bersama untuk merealisasikan pemekaran dalam waktu dekat, karena sudah ada ruang dari pemerintah pusat untuk merealisasikan PPS,” tukasnya. (Nuryani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *