Pamajuan Kebudayaan, Pemprov Papua Disarankan Gelar Rakor Lintas Instansi

Metro Merauke – Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua disarankan melaksanakan rapat koordinasi (rakor) lintas instansi, berkaitan pemajuan kebudayaan di Papua.

Rakor itu mesti melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah daerah, unit pelaksana teknis pemerintah pusat, institusi pendidikan.

Saran ini merupakan satu di antara lima rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat teknis antarinstansi bidang kebudayaan tahun 2021, “Membangun Sinergitas Bersama Dalam Rangka Pemajuan Kebudayaan.” 

Rapat teknis ini digelar Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, Senin (26/04/2021).

Anggota DPR Papua, John NR Gobai yang hadir dalam pertemuan itu menyatakan, rekomendasi lain dari para pihak, yakni mendorong revisi Perdasus sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuaan kebudayaan.

“Kami juga merekomendasikan, agar pemprov menyusun regulasi tentang pelestarian, perlindungan bahasa sesuai masyarakat lokal Papua,” kata John NR Gobai.

Para pihak juga mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh hak kekayaan intelektual. 

Selain itu, perlu regulasi yang mendorong pembudidayaan hasil hasil budaya, warisan budaya dan teknologi masyarakat dalam peningkatan ekonomi kreatif.

“Dalam pemajuan budaya, mesti melibatkan masyarakat adat, lembaga adat, pemerintah melalui OPD dan balai, lembaga legislatif, lembaga kesenian melalui dewan kesenian, swasta, sekolah dan perguruan tinggi, serta pemuda,” ujarnya.

John Gobai mengatakan, berbicara budaya tidak terlepas dari tujuh unsur. Unsur itu, yakni sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi kemasyarakatan, aistem teknologi, sistem ekonomi, sistem religi, dan sistem kesenian.

Akan tetapi, selama ini Perdasus Nomor 16 Tahun 2008 dianggap belum mengatur materi tujuh unsur kebudayaan secara lengkap.

Terkesan hanya menitikberatkan pada unsur kesenian. Sementara enam unsur lain, belum secara tegas diatur secara baik dan jelas.

Perdasus Nomor 16 Tahun 2008 juga terkesan belum mengatur lengkap pelibatan kelembagaan, baik lembaga adat, lembaga agama, badan badan kementerian, lembaga kesenian serta perguruan tinggi.

“Karenanya, kami sedang mendorong perubahan perdasus tersebut,” kata Sekretaris II Dewan Adat Papua itu. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *