Pemerintah Mesti Pikirkan Penggabungan Wilayah di Papua

Metro Merauke – Pemerintah dirasa perlu memikirkan apakah ada wilayah di Papua yang perlu digabung. 

Anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan, John NR Gobai berpendapat pemerintah perlu mengevaluasi untuk menentukan, apakah di Papua hanya perlu pemekaran, atau juga penggabungan daerah.

Sebab, ada daerah induk di Papua yang dinilai belum mampu menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD. 

“Padahal PAD ini sebagai prestasi pengelolaan potensi sumber daya alam untuk pendapatan daerah,” kata John Gobai, Sabtu (24/04/2021).

Katanya, hingga kini sebagian daerah masih hidup dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana perimbangan daerah. 

Pembangunan di sejumlah daerahpun, hanya berpusat di ibukota kabupaten.

“Namun pemerkaran terus didorong. Seakan pemekaran adalah solusi pembangunan daerah terpenci,” ucapnya.

Ia mengatakan, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tidak hanya mengatur tentang pembentukan daerah atau pemekaran. 

UU itu juga mengatur mengenai penggabungan daerah. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 44. Pada ayat (2) disebutkan penggabungan daerah, sesuai kesepakatan daerah dan evaluasi pemerintah pusat.

“Pertanyaan saya, di Indonesia ini apakah Departemen Dalam Negeri mempunyai grand design hanya mengenai pemekaran? Tidak ada grand design penggabungan daerah,” ujarnya.

Kata John Gobai, jika alasannya rentang kendali maka semua distrik pada suatu waktu akan meminta menjadi kabupaten baru. Begitu juga dengan kampung. 

Berkaitan bagaimana mengatasi rentang kendali, langkah yang dapat dilakukan adalah pengembangan kawasan pembangunan. 

Dikepalai penjabat pemerintahan setingkat asisten, yang membawahi beberapa distrik dan kepala cabang organisasi perangkat daerah (OPD) eselon tiga.

Untuk percepatan pembangunan, pelayanan pemerintahan, diperkuat dengan adanya saran transportasi yang menjangkau daerah terpencil, dan terisolir, agar guru, mantri dan aparat pemerintah dapat menjangkau masyarakat dengan pelayanannya.

“Berkaitan dengan pemekaran, hal yang mesti dilihat adalah kesiapan sumber daya manusia anak asli di daerah itu. Termasuk penggalian potensi PAD yang sudah dilakukan,” katanya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *