Merasa Dirugikan, Suku Korowai Ingin Kelola Sendiri SDA-nya

Metro Merauke – Masyarakat Suku Korowai meminta pemerintah menetapkan kawasan adat mereka, sebagai wilayah penambangan rakyat atau WPR.

Keinginan itu muncul, sebab Suku Korowai ingin mengelola sendiri sumber daya alam atau SDA-nya. 

Daud Subuhatu, Ketua Koperasi Yamkiwok Sinar Kasih, Kampung Kawei, Distrik Awombon, Pegunungan Bintang mengatakan pihaknya merasa dirugikan oleh penambang emas tradisional dari luar, yang kini berada di wilayahnya. 

Menurutnya, ketika potensi emas ditemukan di wilayah adat Suku Korowai beberapa tahun lalu, orangtua mereka yang tak paham dunia tambang, menyerahkan tanah ulayatnya kepada penambang tradisional dengan harga tidak sepadan.

“Selama ini pemilik dusun dikasi Rp 30 juta. Penambang ambil area sampai satu hektar. Mereka menghasilkan kiloan gram emas dari tanah adat masyarakat. Apakah itu adil? Masyarakat kami ditipu,” kata Daud Subuhatu dalam dialog pertambangan rakyat, dengan anggota DPR Papua, John NR Gobai, Kamis (22/04/2021).

Karena tak ingin terus dirugikan, masyarakat adat Korowai bersepakat mendirikan koperasi. Tujuannya, memperjuangkan adanya penetapan WPR, agar mendapat izin pertambangan rakyat atau IPR.

Upaya pembentukan koperasi itu berlangsung selama empat tahun. Sebelum membentuk koperasi, suku Korowai terlebih dahulu memetakan batas wilayah adat setiap marga, yang dibagi menjadi 10 blok atau area.

Ketika dilakukan penelusuran saat pemetaan, diketahui 10 blok itu hanya milik satu marga, yaitu Tangmo, dari sub suku Singgaub, dengan 23 sub marga.

“Kami semua orang Korowai yang berasal dari marga Tangmo bersepakat mendorong adanya wilayah pertambangan rakyat,” ucapnya.

Wilayah Adat Suku Korowai Berada di Lima Kabupaten

Daud Subuhatu mengatakan, Suku Korowai terdiri dari dua kelompok. Korowai Batu yang berada di dataran tinggi, dan Korowai Rawa di dataran rendah.

Secara administrasi, Suku Korowai dan wilayah adatnya menyebar di lima kabupaten, yakni Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Asmat, Mappi dan Yahukimo. 

Selama ini wilayah adat Suku Korowai selalu menjadi sengketa antara pemerintah lima kabupaten tersebut. Untuk itu, setiap kabupaten diminta membuat tata ruang wilayah Suku Korowai semaksimal mungkin. 

Wilayah adat Suku Korowai di Kampung Kawei, Distrik Awombon berada pada dua Kabupaten, yakni Pegunungan Bintang dan Boven Digoel.

“Makanya kami minta bupati Pegunungan Bintang dan Boven Digoel bekerjasama, agar wilayah kami bisa menjadi area legal untuk pertambangan rakyat,” kata Daud Subuhatu.

Anggota DPR Papua, John NR Gobai mengatakan masyarakat adat Papua di berbagai wilayah yang memiliki potensi tambang, kini sedang berjuang agar daerahnya ditetapkan sebagai WPR.

“Orang Papua harus menjadi tuan di negerinya, dengan kekayaan alamnya,” kata John Gobai.

Menurut Sekretaris Dewan Adat Papua itu, dalam memperjuangkan WPR, masyarakat adat mesti bersatu. Tidak bisa berjuang sendiri, sehingga mesti dibuat suatu wadah bersama.

“Kita tidak bisa berjuang sendiri sendiri. Kita mesti berjuang bersama dan saya siap mendukung,” ucap Gobai. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *