Masyarakat Adat Papua Sepakat Bentuk Asosiasi Pertambangan Rakyat

Metro Meruke – Masyarakat adat Papua sepakat membentuk asosiasi pertambangan rakyat.

Pembentukan asosiasi disepakati saat dialog “penambangan rakyat” antara masyarakat adat, dengan anggota DPR Papua, John NR Gobai, di Kota Jayapura, Kamis (22/04/2021).

Mereka yang bersepakat adalah perwakilan pemilik ulayat dari berbagai wilayah, yang di daerahnya terdapat potensi tambang.

Kepala Suku Korowai dari Kampung Kawei, Distrik Awombon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Adonia Yalengkatu menyatakan wadah pertambangan rakyat hadir, untuk mengadvokasi setiap masalah dan memperjuangkan hak masyarakat adat, di wilayah potensi tambang.

“Saya pikir wadah ini penting. Kita tinggal sepakati nama wadahnya, karena itu menggambarkan gerakan kita,” kata Adonia Yalengkatu.

Katanya, pembentukan asosiasi itu merupakan aspirasi dan harapan menyatukan masyarakat adat, pemilik area potensi tambang dari berbagai wilayah Papua.

Khundrat Tukayo, perwakilan pemilik ulayat area potensi tambang di Waena, Distrik Abepura, Kota Jayapura menyatakan pendapat yang sama.

Sementara Olof Ohee, pemilik hak ulayat area tambang emas tradisional di Bumi Perkemahan Waena, juga sepakat dengan pembentukan asosiasi pertambangan rakyat di Papua. 

“Kita buat wadah agar masyarakat adat atau suku dari berbagai wilayah yang ada potensi tambang, difasilitasi bersuara,” kata Olof Ohee.

Sementara itu, angota DPR Papua yang selama ini aktif mengadvokasi tambang rakyat, John Gobai mengatakan, ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan pihaknya dari dialog itu.

Selain mendeklarasikan asosiasi pertambangan rakyat, juga akan merekomendasikan sejumlah poin kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Poin itu di antaranya, mendesak Menteri ESDM segera mengubah keputusan menteri 2017, tentang wilayah pertambangan Pulau Papua. 

Menetapkan wilayah pertambangan rakyat sesuai yang telah diusulkan oleh gubernur Papua, dan yang sedang aktif dikerjakan di tanah Papua kini.

Dengan begitu, wilayah wilayah tersebut dapat dimasukkan dalam sebuah keputusan menteri, tentang penetapan wilayah pertambangan Pulau Papua yang baru.

“Kami juga meminta Menteri ESDM, agar memberikan kewenangan kepada gubernur Papua, menetapkan wilayah pertambangan rakyat, dan kewenangan pemberian izin pertambangan rakyat,” kata John Gobai. 

Katanya, izin pertambangan rakyat di Papua mesti diberikan kepada pemilik tanah adat atau hak ulayat. 

Sebab dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tetang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap blok atau wilayah pertambangan rakyat bisa hingga 100 hektare.

“Blok itu nanti yang ada izin pertambangan rakyatnya. Kita juga mesti bersama mendesak Kementerian ESDM agar mengakui perdasus kita, tentang pertambangan rakyat,” ucapnya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *