Pemprov Papua Disarankan Tetapkan Zona Tangkap Untuk Nelayan Asli Papua

Metro Merauke – Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua disarankan menetapkan zona atau wilayah tangkap untuk nelayan asli Papua.

Saran itu disampaikan anggota komisi bidang perikanan, pertanian dan ekonomi DPR Papua, John NR Gobai, usai berdialog dengan nelayan asli Papua di Hamadi, Kota Jayapura bersama Koperasi Nelayan Mandiri, Rabu (21/4/2021).

John Gobai mengatakan, dari dialog itu, ia dapat menyimpulkan berbagai masalah yang dihadapi nelayan asli Papua selama ini.

Di antaranya, belum banyak rompong yang dimiliki nelayan asli Papua. Sedangkan, nelayan nusantara memiliki bagang atau rompong memadai.

Masalah lain, zona tangkap atau wilayah mencari ikan. Zona tangkap turun temurun nelayan asli Papua, kini juga dijadikan lokasi pencarian nelayan lain. 

Itu terjadi karena diduga mereka membayar kepada perorangan dalam bentuk uang bulanan. 

“Bukan berupa iuran kepada suku pemilik wilayah adat, atau tanpa membayar kepada pemilik wilayah adat,” kata John Gobai.

Katanya, situasi itu tak jarang menciptakan konflik antara nelayan asli Papua dan nelayan nusantara. Misalnya yang terjadi di Pomako, Kabupaten Mimika pada 1 Agustus 2017 silam.

Karenanya menurut Sekretaris II Dewan Adat Papua itu, perlu penetapan zona mencari. Sebab sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, Pemprov Papua memiliki hak kelola hingga sejauh 12 mil. 

“Mesti ditetapkan zona tangkap nelayan dengan regulasi, agar ada ruang tangkap nelayan adat Papua. Tidak boleh dimasuki oleh nelayan nusantara,” ujarnya.

Ia juga berpendapat, perlu ada kapal ikan untuk nelayan asli Papua karena armada yang ada, tidak dapat menghasilkan tangkapan maksimal setiap hari.

Selain itu, nelayan asli Papua perlu modal usaha agar mereka tidak tergantung kepada tengkulak ikan.

Mereka juga memerlukan tempat penyimpanan ikan. 

Di sisi lain, mesti ada pembinaan bagi nelayan, dan pemerintah harus mengupayakan pemasaran hasil tangkap nelayan asli Papua.

Misalnya mengirimkan ikan ke luar Papua dengan biaya pengiriman disubsidi. 

“Ini penting untuk kepastian usaha dan dalam rangka menciptakan kemitraan usaha bagi nelayan masyarakat adat Papua,” ucapnya.

Pihaknya juga mendesak, agar  Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Masyarakat Adat Papua di Provinsi Papua, segera dirampungkan. 

Perdasi telah disahkan pada 2019 silam. Mesti segera diudangkan ke dalam lembaran daerah, disebarluaskan ke masyarakat, agar dapat dijadikan payung hukum. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *