4 Bupati akan Bertemu Bahas Pemekaran Provinsi Papua Selatan

Metro Merauke – Empat kabupaten di selatan Papua akan kembali bertemu untuk membicarakan pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS). Rencananya, pertemuan para kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel berlangsung di Merauke selama dua hari, 26 dan 27 April mendatang.

Menurut Ketua DPRD Merauke, Benjamin Latumahina, dalam pertemuan tersebut, digunakan untuk membahas agenda kerja percepatan pemekaran Provinsi Papua Selatan.

Selain itu, lanjutnya, dalam rapat koordinasi ‘selatan-selatan’ yang digagas Bupati Merauke, juga membahas mengenai dukungan anggaran masing-masing daerah yang digunakan guna percepatan proses pemekaran PPS. Sehingga diharapkan, dengan terbentuknya Provinsi Papua Selatan dapat mempercepat pembangunan di selatan Papua.

“Merauke sebagai tuan rumah dalam rapat bersama 4 bupati dan pimpinan DPRD. Agendanya, untuk membicarakan program jangka pendek yang harus dilakukan, aspirasi 4 kabupaten untuk mendesak pemekaran PPS segera menjadi defenitif. Termasuk membahas anggarannya. Yang pasti, setiap kabupaten harus siapkan dana hibah guna mendukung percepatan Daerah Otonomi BAru (DOB) PPS,” katanya kepada wartawan.

Terkait hal tersebut, kata Benjamin Latumahina, Pemkab Merauke telah komitmen dengan menyiapkan dukungan anggaran tim kerja.

“Ada biaya tak terduga yang disiapkan untuk kepentingan Negara maupun daerah. Kalau program sudah ditetapkan dalam pertemuan bersama nanti, dengan sendirinya akan diketahui besaran biaya yang dibutuhkan dan disiapkan dari masing-masing kabupaten,” ucapnya.

Ketua DPRD Merauke menambahkan, pemekaran di wilayah Papua, termasuk Provinsi Papua Selatan, menjadi perhatian tersendiri dari pemerintah pusat. Hal itu, katanya, terungkap setelah belum lama ini dilakukan pertemuan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD bersama Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Papua dan Papua barat.

“Benar, dalam pertemuan itu, agenda yang dibicarakan mengenai Otonomi Khusus (Otsus) dan pemekaran. Menyangkut PPS, pemerintah sangat mendukung. Dan itu (PPS) sudah masuk dalam agenda utama, sehingga ada beberapa catatan pemekaran yang jadi prioritas. Cuma mengenai regulasi itu yang masih dibahas, menyangkut moratorium. Tetapi kemudian ada mekanisme yang tidak biasa yang perlu diperhatikan, menyangkut kepentingan strategis nasional,” tuturnya.

Sedangkan berkaitan dengan Otsus, pihaknya mendukung adanya revisi Otsus Jilid II yang dilakukan pemerintah pusat. “Catatan juga, ada beberapa masukan dari daerah yang perlu didengar dan masuk revisi Undang-undang Otsus,” katanya.

Dirinya menyebut, ada regulasi sektoral yang kemudian menjadi bertabrakan dengan Otsus. Termasuk beberapa kewenangan yang ditarik ke pusat maupun provinsi.

“Kemudian hal itu melemahkan kinerja dan program yang dilaksanakan di kabupaten dan kota. Serta fungsi pengawasan DPRD terhadap Otsus tidak kelihatan, begitu undang-undang diatur pengawasan untuk BPK dan Inspektorat, tidak ada fungsi pengawasan dari DPRD,” bebernya.

“Juga mengenai pembagian Otsus 20:80, artinya 20 persen untuk provinsi dan 80 persen dibagi dalam 29 kabupaten dan kota, itu artinya tidak maksimal. Dan dari pertemuan itu, hal-hal yang kita sampaikan ditanggapi serius pemerintah,” tandasnya. (Nuryani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *