Pemerintah Perlu Meninjau Setiap Pasal Dalam UU Otsus

Metro Merauke – Pemerintah dipandang perlu meninjau kembali setia pasal yang ada dalam Undang-Undang Otonomi Khusus atau Otsus Papua.

Ketua Pansus Otsus DPR Papua, Thomas Sondegau mengatakan kini pemerintah dan DPR RI sedang membahas revisi UU Otsus. 

Akan tetapi fokus revisi hanya Pasal 34 yang mengatur mengenai dana Otsus dan Pasal 76 tentang tata cara pemekaran di Provinsi Papua.

“Pasal pasal lain mesti ditinjau, karena selama ini tidak jalan. Terutama yang berkaitan dengan kewenangan,” kata Thomas Sondegau, Selasa (13/04/2021).

Menurutnya, pasal dalam UU Otsus Papua yang diimplementasikan selama ini, hanya berkaitan dengan dana Otsus, gubernur, wakil gubernur mesti orang asli Papua, dan tentang Majelis Rakyat Papua (MRP).

“Yang diinginkan para pihak di Papua, adalah pemberian kewenangan lebih luas dalam berbagai aspek. Di antaranya pengelolaan sumber daya alam, hasil hutan, kelautan dan lainnya,” ujarnya.

Thomas Sondegau juga berharap, pemerintah dalam mencari solusi terbaik pro dan kontra keberlangsungan Otsus dan pemekaran.

Sebab pro dan kontra ini menjadi catatan utama Pansus Otsus DPR Papua, yang disampaikan masyarakat di berbagai wilayah.

Ada pihak yang menolak Otsus, karena dianggap gagal. Ada yang mendukung karena menganggap pelaksanaannya berhasil. 

“Begitu juga pemekaran, menimbulkan pro dan kontra. Nah ini mesti dicari solusi terbaiknya, agar tak menyisahkan masalah,” ucapnya. (Arjuna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *