Pemkab Belum Sepakati Anggaran PSU Boven Digoel

Metro Merauke – Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Boven Digoel, Papua paling lama dilakukan 90 hari kerja sejak pengucapan putusan majelis hakim MK. Putusan perkara perselisihan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel 2020, berlangsung di Jakarta, Senin (23/3).

Pasca putusan MK, Pemerintah Daerah (Pemda) Boven Digoel langsung melakukan rapat koordinasi bersama KPU, Bawaslu dan instansi terkait lainnya untuk membahas persiapan pelaksanaan PSU.

Sekretaris Daerah Boven Digoel, Yoseph Awunim mengatakan, KPU telah mengajukan kebutuhan anggaran untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel ke pemerintah daerah, sekitar Rp26 Miliar lebih.

Terkait anggaran kebutuhan PSU, kata Yosep Awunim, Pemkab perlu melakukan rasionalisasi terlebih dahulu, setelah itu segera dipastikan mendukung KPU menyelenggarakan pesta demokrasi di daerah.

“Terkait PSU sebenarnya menjadi tugas KPU. Dan Pemerintah Daerah mendapat petunjuk untuk melakukan pengawalan terhadap kebutuhan dana PSU. Kita sudah rapat koordinasi, KPU sudah sampaikan usulan kebutuhan anggarannya, Rp 26 Miliar lebih. Pemkab perlu rasionalkan dan menyesuaikan dengan kesiapan anggaran daerah,” ujarnya kepada Metro Merauke.

Diketahui, sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi, Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel harus dilaksanakan di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Tak hanya itu, PSU yang akan diselenggarakan di Boven Digoel, hanya diikuti 3 pasangan, masing-masing Hengky Yaluwo – Lexi Rowel Wagiu, Chaerul Anwar – Nathalis B Kaket, dan Marthinus Wagi – Isak Bangri tanpa mengikut sertakan pasangan calon Yusak Yaluwo – Yacob Weremba yang telah didiskualifikasi.

“Sesuai Undang-undang, daerah yang bertanggungjawab menyiapkan dana Pemilukada. Jadi usulan anggaran Rp 26 Miliar perlu kita rasionalkan. Misalkan, dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang perlu dikurangi. Kita juga akan lakukan pertemuan dengan badan anggaran untuk penentuan anggarannya bagi KPU,” jelasnya.

Dikatakan Sekda, selain mengusulkan kebutuhan anggaran, pihak penyelenggara juga menyampaikan jadwal pelaksanaan PSU pada 23 Juni mendatang. “Kita berharap PSU segera dilaksanakan. Selain mengingat kebutuhan anggaran agar tidak semakin membengkak, juga agar Boven Digoel segera mendapatkan pemimpin daerah sesuai pilihan rakyat,” tukasnya.

Sekda menegaskan, Pemerintah Daerah sangat mendukung terlaksananya pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah Boven Digoel yang diharapkan nantinya dapat berjalan aman dan lancar. (Nuryani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *