Rapat Kerja Bersama Dua Dinas, Bahas Pembangunan dengan 3 Sumber Anggaran

Metro Merauke – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Papua belum lama ini melakukan rapat kerja bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Ketua Komisi C, Cosmas Jem menjelaskan, dalam pertemuan tersebut membahas berbagai program pembangunan di daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Otsus yang telah dikerjakan sepanjang satu tahun terakhir.

Dijelaskannya, dalam pertemuan tersebut terungkap, di Tahun 2021 ini Dinas Perumahan Rakyat mendapatkan DAU sebanyak 33 Miliar, DAK Rp 6 Miliar dan untuk dana Otsus Rp 10 Miliar.

Pihaknya berharap, dinas dapat pula merincikan pembangunan apa saja yang akan dikerjakan dengan sumber dana dimaksud. Sehingga, kata Cosmas Jem, Legislatif bersama masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan maupun mengontrolnya. “Kalau Dinas PU dananya baru akan diterima Agustus mendatang,” ujarnya kepada wartawan.

“Memang dalam pertemuan itu secara terinci dinas belum sampaikan, dana tersebut akan dibangun apa saja dan ini perlu diketahui bersama. Masyarakat harus ikut mengawasi proses pembangunan, rincian anggarannya dan perlu rincian pekerjaanya juga penting,” katanya

Diketahui, dalam pertemuan dua dinas bersama Komisi C DPRD Merauke juga menyoroti mengenai tata kota. Cosmas Jem menyebut, perlu adanya Perda yang mengatur mengenai daerah penghijauan. Hal tersebut dinilai penting, sebab, katanya, diketahui maraknya aktivitas pembangunan yang dilakukan di daerah resapan.

“Tidak bisa dipungkiri, banyak pembangunan yang dilakukan di daerah resapan. Salah satunya di sekitar Blorep, ada pembangunan perumahan, itu perlu dilihat kembali. Dari ketentuan 100 meter yang bisa dibangun dan tidak bisa lebih. Hal-hal seperti ini perlu dibuat peraturan daerah supaya jelas,” ujarnya.

Ia menilai hal tersebut dapat terjadi, salah satunya karena kurangnya sosialisasi ke tengah masyarakat. “Tidak semua warga mengetahui, apakah mereka punya lahan ini masuk daerah resapan atau tidak. Disinilai pentingnya dilakukan sosialisasi,” katanya.

Cosmas Jem berpendapat DPRD perlu punya anggaran khusus yang digunakan pihaknya dalam membantu sosialisasi peraturan daerah yang telah ditetapkan pemerintah agar dapat diketahui masyarakat luas. (Nuryani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *